SAATNYA PIMPINAN PARTAI TIDAK MENJADI WAKIL RAKYAT

Gambar

Sudah saatnya partai – partai di Indonesia menerapkan ketentuan: ketua umum dan sekjen partainya termasuk ketua – ketua di provinsi apakah dewan pim[inan daerah atau dewan pimpinan wilayah dan sekretarisnya, termasuk ketua – ketua cabang atau dpc dan sekretarisnya, tidak boleh ikut menjadi caleg.

Artinya, ketua – ketua umum dan sekjennya serta ketua – ketua dpd dan dpc-nya tidak boleh menjadi anggota DPR dan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota.

Tidak bolehnya ketua-ketua dan sekretaris ini menjadi wakil rakyat agar fokus memikirkan dan menjalankan partainya dan tidak terkontaminasi di dunia perpolitikan legislatif utamanya jika menyangkut anggaran.

Menarik memang pakta integritas yang dibuat sebuah partai pekan-pekan ini. Pakta Integritas itu, antara lain memuat kesediaan kader partai baik yang duduk di dalam eksekutif dan legislatif baik pusat maupun daerah untuk menjalankan program tata kelola yang baik (good governance).

Kemudian, mencegah korupsi, mencegah penyalahgunaan APBN dan APBD, bekerja secara serius dalam menjalankan program pemerintah serta bersedia memberikan keterangan mengenai daftar kekayaan kepada Dewan Pengawas Partai.

Menarik memang, namun lebih menarik lagi jika kadernya yang menjadi pengurus partai tidak duduk di legislatif. Biarlah pimpinan partai lebih leluasa mengoreksi rekan kadernya yang menjadi wakil rakyat. Jika pimpinan partainya juga menjadi wakil rakyat, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi kolusi atau minimal pembiaran ataupun tenggang rasa.

Kegunaan lainnya, jika pimpinan partai tidak ikut di dewan, kritikannya akan lebih menukik karena tidak mengetahui atau tidak ikut berkonfigurasi terhadap masalah yang ada dan tidak ada beban moral apapun karena tidak ikut secara langsung membahasnya. Biarlah masalahnya didebat di ranah rakyat secara meluas, bukan di pertemuan – pertemuan di ruang kerja atau di ruang rapat anggota dewan.

Pendapat akhir fraksi ataupun pendapat perseorangan partai pun semakin leluasa disampaikan partai kepada kadernya di legislatif karena benar – benar menganalisa dalam perspektif kepentingan rakyat secara meluas.

Partai mana ya yang berani?

Posted on 25 April 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: