GMBI Bangun Solidaritas dan Militansi Demi Keutuhan NKRI

Gambar

Sebagai generasi muda yang mempunyai rasa solidaritas dan kewajiban dalam membangun guna mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), NKRI merupakan harga mati.
Dengan demikian, kita sebagai generasi para penerus bangsa dan negara, terutama yang tergabung ke dalam suatu organisasi masyarakat yaitu LSM Gerakan Masyarakat bawah Indonesia (GMBI), harus mempunyai rasa solidaritas dan militansi guna membentuk keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam hal ini, kita dapat mempererat tali persaudaraan dengan membangun silaturahmi yang erat demi persatuan dan kesatuan. Dan itu sesuai dengan motto GMBI “NKRI adalah Harga Mati”,yang artinya sekali melangkah kedepan pantang untuk mundur dan kitapun harus berani tampil kedepan, tutur Ganda Permana Ketua Distrik Garut dalam wawancara ketika dijumpai di kantor GMBI Distrik Garut.
Ganda mengungkapkan, LSM GMBI sejauh ini terbilang masih muda yang usia nya belum mencapai satu dekade ( berdiri tahun 2003-red), namun eksitensi GMBI di Jabar khususnya sudah terbilang sukses dalam membantu penegakkan pertahanan dan keamanan. Dan dapat di perhitungkan keberadaannya di berbagai kalangan masyarakat, kalangan ormas-ormas ,OKP dan LSM termasuk di kalangan pemerintah daerah itu sendiri.
“Kita diperbolehkan berbangga diri atas nama besarnya GMBI, namun bukanberarti menjadikan diri kita angkuh dan sombong, tapi justru kita harus bercermin diri terhadap apa apa yang sudah kita kerjakan dan kita perbuat demi kemajuan bangsa dan negara” tegas Fauzan di hadapan seluruh pengurus di Kabupaten Garut.
Ganda menegaskan kepada seluruh anggotanya, jangan bertindak gegabah serta jangan ragu-ragu dalam bertindak dan menjalankan roda organisasi itupun harus sesuai dengan AD/ART GMBI serta selaras dengan hukum yang berlaku.
Ganda menghimbau, kepada seluruh pengurus KSM dan anggota harus terus membangun tali silaturahmi guna meningkatkan keseragaman dalam berorganisasi. Sebab silaturahmi dapat menjadikan kita semua menjadi lebih solid dalam menjalankan dan membesarkan organisasi GMBI itu sendiri Tegas Ganda.
Nama besar GMBI bukan semata-mata pengaruh dari Ketua Umum dan pengurus DPP, melainkan hasil dari dukungan dan perjuangan seluruh pengurus dan anggotanya.
Namanya berorganisasi pasti memiliki kepentingan dan tujuan, Ganda menghimbau jangan sampai di dalam berorganisasi yang di tonjolkan adalah kepentingan pribadi atau para pengurus semata, melainkan untuk kepentingan organisasi dan kesejahteraan anggota pada umumnya, khususnya masyarakat khalayak. selain itu, dirinya mengingatkan kepada para pengurus Distrik dan KSM hendaklah dalam membesarkan suatu organisasi yang harus diutamakan ialah kualitas bukan kuantitas.

Mari Kita Tolak Penghianat RAKYAT…….

Gambar

Demokrasi liberal yang dianut di Indonesia memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada warga negara dalam menentukan pilihan politik, baik itu untuk memilih dan juga dipilih. Mereka yang memilih sebagai pemilih/konstituen memiliki tanggungjawab dalam menentukan pemimpin yang akan dipilih. Sedangkan mereka yang menginginkan jadi pemimpin harus berpolitik dalam rangka menarik hati rakyat agar dipilih sebagai pemimpin. Pilihan kedua merupakan pilihan yang sulit karena menyangkut dengan tanggungjawab dan kepercayaan.

Sistem politik di Indonesia sangat didominasi oleh partai politik. Bagi mereka yang menginginkan menjadi pejabat legislatif dan eksekutif harus memiliki dukungan secara politik, dan otomatis mereka harus masuk ke dalam salah satu parpol sebagai kendaraan. Parpol merupakan alat dalam mekanisme perpolitikan di Indonesia. Tanpa melalui partai politik mereka akan sulit masuk pertarungan politik dalam rangka merebut kekuasan.

Sebagai alat dalam merebut kekuasaan, partai politik sangat memberi pengaruh besar dalam menentukan seorang calon yang akan menduduki posisi tertentu. Dengan mekanisme dan aturan sedemikian rupa partai politik memiliki arti penting dan sangat menentukan dalam memilih figur atau calon dalam memperebutkan jabatan tertentu. Maka parpol sebagai pintu utama perebutan kekuasaan memiliki legitimasi yang sangat kuat dalam menentukan calon pemimpin yang baik dan sebaliknya.

Para pekerja politik atau politisi merupakan figur yang memiliki semangat menggenggam kekuasaan. Berpolitik adalah sebuah pilihan dari keinginan berkuasa. Politisi sebagai calon pemimpin yang akan diberi mandat oleh rakyat dalam menentukan nasib rakyat kedepan sangat diharapkan mampu mengemban amanah tersebut. Harapan kepada calon pemimpin adalah kesejahteraan hingga ketenangan batin, karena sebagai penguasa mereka memiliki legitimasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang bersangkutan dengan kehidupan umum dalam berbangsa dan bernegara.

Berpolitik bila mengacu kepada arti sebenarnya seperti yang disampaikan Aristoteles yakni jalan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat, maka berpolitik merupakan perjuangan yang mulia. Tetapi dalam kenyataannya, masyarakat masih banyak bersifat apolitis dikarenakan ulah politisi tersebut yang tidak bisa amanah terhadap kepercayaan rakyat. Politisi dianggap sebagai sekumpulan orang yang hanya menebar janji dengan kepentingan berkuasa. Mereka akan melakukan apapun demi memegang kekuasaan.

Sikap apatis terhadap politik tersebut merupakan kerugian bagi jalannya demokrasi di negeri ini. Masyarakat seharusnya menjadi policy terhadap kekuasaan tetapi dengan sikap apolitisnya tersebut akan memberikan ruang yang lebar bagi politisi dalam melakukan kesewenang-wenangan ketika memimpin. Ditambah dengan sistem politik dan hukum yang masih di carut marut dan belum bisa menjadi benteng kejujuran.

Kekuatan politik di negeri ini sangat dominan dalam melakukan legitimasi kekuasaan. Hukum masih menjadi bulan-bulanan akibat kekuatan politik yang hampir tidak terbatas. Kesewenang-wenangan penguasa seringkali diakibatkan oleh lemahnya hukum terhadap mereka yang memiliki posisi politik yang kuat. Hal inilah yang menjadikan politisi sulit dikontrol kekuasaannya karena menganggap dirinya kuat dan sulit tersentuh hukum.

Rakyat sebagai pemilih sangat menentukan para politisi yang akan menjadi figur pemimpin baginya. Pemimpin sebagai sebuah amanah harus diberikan kepada figur yang tepat dan tidak akan berkhianat terhadap amanah rakyat dan konstitusi. Mereka harus menjadi figur yang benar-benar meperjuangkan rakyat. Semakin banyaknya politisi yang melakukan pelanggaran hukum ini harus menjadi acuan bagi rakyat dalam menentukan pemimpin masa depan. Rakyat harus sadar bahwa kemarin kita banyak melakukan kesalahan dalam memilih pemimpin maka nanti harus lebih hati-hati dalam memberikan pilihan.

Banyaknya pejabat negara yang tersangkut masalah hukum bahkan amoral ini menunjukkan bahwa banyak dari politisi kita yang hanya ingin merebut kekuasaan demi ambisi pribadinya. Korupsi yang merajalela, penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya tersebut memberikan sinyal yang sangat jelas bahwa politisi sangat rentan dengan pelanggaran hukum dan konstitusi. Politisi masih banyak yang memiliki mental rampok dan hanya peduli dengan misi pribadi dan mengabaikan amanah rakyat.

Masalah yang seringkali menjerat pejabat kita adalah korupsi. Ini menunjukkan mental politisi kita adalah perampok, yang menjadikan jabatan sebagai jalan untuk mengeruk keuntungan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan cita-cita politik yang berfungsi sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat. Politisi semacam itu hanya akan memberikan kesengsaraan kepada rakyat dan patut mendapatkan hukuman baik pidana maupun hukum sosial.

Masyarakat harus jeli dalam melihat persoalan ini dengan adanya politisi yang hanya menjadikan rakyat sebagai komoditi politik demi kepentingan berkuasa untuk mencapai ambisi pribadinya. Politisi yang hanya tebar pesona demi mendapatkan antusiasme masyarakat tetapi tidak berjuang untuk rakyat. Politisi semacam itu adalah politisi busuk dan harus ditolak karena sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara. Kekayaan negara yang seharusnya untuk kepentingan rakyat pasti akan dijadikan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongannya.

Dengan adanya keterbukaan informasi seperti sekarang ini masyarakat harus jeli dan tidak tertipu dengan adegan-adegan politisi di banyak media. Karena selain hukum yang harus menjadi pilar utama dalam membentengi kekuasaan, masyarakat juga harus proaktif dalam mengawasi bahkan mengkritik kekuasaan. Penguasa atau politisi yang selama ini hanya menjadikan kekusaannya sebagai pemuas ambisinya harus diberi rapot merah dan ditolak tegas karena sangat merugikan rakyat.

Hukum di negeri ini masih belum bisa seperti yang kita harapkan bersama. Hukum adalah satun-satunya rumah untuk mencapai keadilan, tetapi hukum terlalu lemah ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki harta dan juga kekuasaan. Kekuasaan yang sering disalahgunakan oleh politisi kita merupakan karena hukum yang masih tebang pilih. Hukum masih hormat kepada mereka yang punya kekuasaan, dan penguasa seringkali menjadikan hukum sebagai permainan.

Antara politik dan hukum bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Seperti adagium dari Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Adagium tersebut secara sederhana namun tepat menggambarkan betapa erat kaitan antara kekuasaan dan hukum. Kekuasaan merupakan salah satu unsur dari politik, yaitu mengenai proses mendapatkannya. Sedangkan hukum merupakan suatu produk yang diidealkan sebagai konsensus (kecuali hukum dari raja, yang bukan merupakan suatu konsensus) yang dihasilkan dari proses-proses politik dan dikukuhkan dengan kekuasaan yang diperoleh juga dari proses politik.

Hubungan yang tidak dapat dipisahkan ini tidak terlepas dari hakikat bahwa hukum dan politik sama-sama merupakan sub-sistem sosial kemasyarakatan, yang merupakan sistem yang terbuka, sistem yang satu mempengaruhi sistem lainnya. Politik sebagai ajang untuk mendapatkan kekuasaan tersebut harus menjadi memiliki policy yakni hukum, agar politik tidak keluar dari relnya. Politik yang akan selalu berjalan beriringan tersebut diharapkan mampu membentengi kekuasaan dari sikap mensalahgunakan kewenangan.

Lemahnya hukum yang ada di negeri ini tidak mungkin mampu menjadi benteng tunggal dalam menjaga kekuasaan agar tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terlalu banyaknya politisi yang melanggar hukum menunjukkan politisi tidak taat dengan hukum, mereka meremehkan hukum sebagai sebuah institusi yang lemah dan bisa dipermainkan semau mereka. Persoalan ini sangat merugikan rakyat, dan sama sekali tidak akan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik terhadap masyarakat.

Dengan keadaan yang seperti itu, harapan yang paling mungkin adalah kepada rakyat itu sendiri. Dalam artian rakyat menjadi pilar utama dalam menjadi benteng keadilan dan penegakan hukum. Bila hukum konstitusi sulit diharapkan, maka hukum sosial harus menjadi garis depan dalam mengawal kebijakan-kebijakan di negeri ini.

Politisi yang tidak lagi peduli dengan kepentingan rakyat, hanya menjadikan rakyat sebagai komoditi, memiliki moral yang lemah sebagai publik figur, dan sebagainya harus dilawan dengan kekuatan sosial dan ditolak sebagai calon pemimpin bangsa ini. Masyarakat harus bisa memetakan mana dari mereka yang serius mengawal kepentingan rakyat dan mana yang telah menghianati rakyat. Tolak politisi busuk!!!

Potret (Buram) Calon Legislatif ( Wakil Rakyat )

Gambar

Selama ini calon legislatif (caleg) yang akan menam pung aspirasi rakyat masih dihasilkan dari pemilu. Sebagai ciri khas negara demokrasi, pemilu selalu diramaikan dengan hadirnya berbagai partai politik (parpol) yang mengusung flatform dan caleg masing-masing. Maka parpol digunakan sebagai kenderaan politik menuju Senayan. Satu hal yang mesti dipahami, jangan sampai caleg yang dijagokan parpol terlibat dengan kasus hukum. Apalagi caleg yang diajukan tidak tahu tentang kebutuhan. Terkadang caleg yang terjaring hanyalah pajangan karena dapat meraup suara dalam pemilu sementara kualitasnya sangat kurang. Kehadiran caleg tersebut akan menambah suram masa depa bangsa. di gedung Senayan mereka akan bersuara lantang seolah peduli sama rakyat tapi dibelakang mereka menusuk rakyat pembuatan legislasi yang tidak berpihak pada rakyat, mengadakan kongkalinkong dengan pengusaha yang mengorbankan kepentingan publik. 

Perbuatan yang fatal, apabila caleg tersebut berhasil lolos menjadi pemegang kedaulatan rakyat. Bagaimana mau tahu tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat tanpa hati nurani? Pancasila yang dihasilkan dengan jerih payah oleh founding father bangsa memuat nilai-nilai kerakyataan dan menjadi tugas yang harus dikerjakan pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Kehadiran caleg sangat menunjang suksesnya tugas negara. Dengan demikian keberadaan caleg tidak hanya mengikuti ritualitas pesta demokrasi tetapi memberikan dampak yang sangat besar demi terciptanya Indonesia yang maju, adil dan sejahtera. Caleg yang peduli terhadap nasib rakyat layak mewakili semua masyarakat. Caleg tersebut dapat diketahui melalui rekam jejaknya. 

Track Record

Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan tak sedikit anggota DPR yang tak kompeten dan tak punya integritas. Hal itu bisa dilihat dari kinerja mereka di Gedung parlemen. Kita harus berhati-hati dengan kualitas setiap caleg. Jangan sampai kehadiran mereka di Senayan justru menciderai demokrasi. Artinya, publik mesti hati-hati jangan terjebak dengan jargon-jargon dan janji-janji manis para caleg yang punya kepentingan sesaat yaitu terpilih duduk dikursi parlemen. Ibaratnya, jangan sampai rakyat memilih kucing dalam karung, karena rakyat  tidak akan tahu bagaimana kualitas kucing tersebut.

Keberhasilan demokrasi melalui pemilu legislatif tentu dilihat dari sejauh mana rekam jejak caleg yang disodorkan parpol untuk mewakili rakyat. Supaya rakyat tidak tertipu dengan segala janji caleg, maka diperlukan kerjasama semua elemen masyarakat. Dalam hal ini peran serta KPU sebagai fasilitator pemilu harus mampu membantu masyarakat dalam melakukan seleksi caleg. KPU sebagai pelaksana pesta rakyat harus jeli dalam menerima caleg yang dijagokan parpol. Artinya, KPU tidak berhenti pada caleg yang didaftarkan parpol, tetapi KPU juga selain memajang gambar partai dan foto caleg juga mencantunkan rekam jejak caleg. Sebagai buah demokrasi, melalui strategi tersebut, rakyat bisa memberikan kritik dan masukan sehingga mengetahui siapa caleg yang akan mewakili rakyat di parlemen. 

Sekali lagi pesta rakyat yang telah berlalu menandai buruknya demokrasi di negeri ini. Wakil rakyat yang sudah menerima kedaulatan dari rakyat lupa akan tugas yang telah diterima dari rakyat. Begitu duduk di kursi empuk semua menjadi hampa. Kinerja yang buruk (fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan hampir mandul), perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma, serta membuat kebijakan yang tidak prorakyat. Terjadi penzaliman terhadap hak-hak rakyat. Apa yang semestinya diterima rakyat menjadi malapetaka. Pendidikan yang seyogianya kebutuhan dasar tidak pernah terealisasi akibat kurangnya perhatian wakil rakyat untuk memberantas buta huruf. Belum lagi, anggota legislatif tersangkut masalah hukum. 

Akhirnya, publik semakin tidak punya harapan akan perbaikan hidup, sehingga berakibat fatal terhadap demokrasi. Muncul apatisme terhadap parpol dan caleg, sehingga tidak percaya lagi kepada parpol kemudian tidak memilih disebut juga dengan gerakan golput (golongan putih) sebagai imbas dari kekecewaan terhadap parpol dan caleg. 

Caleg yang kita harapkan menjadi wakil rakyat tahun depan ialah mereka yang benar-benar berasal dari rakyat dan mengabdi untuk rakyat. Caleg yang dijagokan dalam pemilu belum tentu memiliki kemampuan untuk mengabdi kepada rakyat. Terkadang pencalegan terlalu dipaksakan, mungkin karena pamornya kuat dan terkenal sehingga pujaan semua orang. Akhirnya dapat meraup suara dan menguntungkan parpol. Tidak asing bagi kita caleg yang tidak kompeten (asal jadi) justru menghasilkan malapetaka bagi rakyat yang diwakili. Akibat kesalahan ini, muncul berbagai persoalan krusial. Ketika caleg sudah duduk di Senayan maka  terlibat berbagai kasus yang  menciderai demokrasi. Kasus tersebut antara lain:

Pertama, kasus Korupsi. Korupsi berada dipusat kekuasaan, korupsi sudah berjamaah. Itulah bahasa publik. Memang benar, mana mungkin rakyat kecil korupsi. pasti yang memegang kekuasaan. Tidak dapat disangkal proses pencalegan membutuhkan uang. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mensosialisasikan diri ke publik, membuat foto caleg, gambar parpol dan biaya administrasi  yang diklaim tidak bayar. Biasanya korupsi yang menimpa wakil rakyat dikarenakan biaya politik yang terlalu mahal. Untuk menjadi pemimpin harus bayar mahal maka demokrasipun ikut mahal. Kekeliruan yang sangat fatal, mengingat demokrasi semakin subur. 

Kedua, pelecehan seksual. Pejabat negara sering identik dengan gila jabatan,

perempuan dan harta. Seolah setiap pemimpin memegang jabatan untuk mencari ketiga hal diatas. Tidak dapat dipungkiri, realitas dilapangan menunjukkan, wakil rakyat banyak yang terlibat dengan pelecehen seksual. Di Senayan mereka berkoar-koar menyuarakan kepentingan rakyat, setelah keluar dari gedung mereka justru menciderai keadilan rakyat. Tindakan yang sangat brutal dari pemegang kedaulatan rakyat. 

Ketiga, suka berpelesiran. Mesti diakui kunjungan kerja merupakan salah satu program kerja wakil rakyat. Acapkali kesempatan ini dimanfaatkan  wakil rakyat untuk bersenang-senang bersama anggota keluarga ke luar negeri. Kunjungan kerja tanpa draft dan agenda yang jelas hanya menghabiskan anggaran yang sangat besar. Tidak memiliki laporan hasil kunjungan kerja. Itulah ciri wakil rakyat yang sudah mengabdi ke negara tercinta. Ada semacam tradisi piknik ala anggota legislatif. 

Keempat, suka bolos. Rapat merupakan agenda penting yang diwajibakan untuk wakil rakyat. Biasanya rapat membicarakan tentang persoalan rakyat. Pada saat rapat, seringkali wakil rakyat absen tanpa alasan yang jelas. Hal ini akan berakibat fatal terhadap hasil rapat. Seringkali keputusan rapat tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, sehingga banyak yang diuji coba ke Mahkamah Konstitusi yang dianggap menciderai kepentingan publik. Kriteria caleg diatas tidak patut disajikan ke publik. Orang yang memiliki ciri-ciri diatas mesti dilarang untuk tidak mendaftar sebagai caleg apapun alasanya demi keadilan hukum.

Berintegritas

Apapun kriteria demokrasi, rakyat tetap menginginkan caleg yang akan menampung aspirasinya memiliki integritas yang kuat, berdedikasi tinggi dan tanggung jawab. Sebagai negara yang pernah dijajah, tentu memiliki pengalaman pahit dan manis, masa lalu mesti dijadikan sebagai pelajaran masa kini untuk mendapatkan yang lebih baik masa depan. Caleg yang terpilih belajar dari kriteria caleg diatas, tentu caleg demikian tidak layak dipilih untuk mewakili rakyat sebagai perpanjangan tangan rakyat. Satu hal yang perlu diingat, meskipun banyak wakil rakyat yang terjerat kasus korupsi bukan berarti publik apatis. Masih banyak caleg yang mampu membawa rakyat keluar dari keterpurukan, kemiskinan. Biasanya caleg tersebut memiliki karakter yang kuat, berintegritas, dan berdedikasi tinggi. Oleh karena itu, publik sebagai konstituen harus waspada terhadap caleg yang menjual kegelisahan rakyat demi kekuasaan. 

Selama ini  caleg menghalalkan segala cara demi jabatan, termasuk menggunakan politik uang pada saat kampanye. Untuk itu, caleg yang berkualitas dan berintegritas hanya didapat melalui adanya kesepakatan bersama seluruh masyarakat untuk menjungjung tinggi nilai-nilai pancasila dan demokrasi. Mari bersatu membawa Indonesia keluar dari belenggu penjajahan. Sebab belenggu penjajahan bisa dihapuskan melalui kerjasama yang baik dari semua warga Indonesia untuk melahirkan pemimpin yang berpihak pada rakyat. Menuntaskan buta huruf, menciptakan lapangan kerja, memberikan rasa aman kepada rakyat menjadi aspirasi penting untuk diwujudkan. 

Untuk itulah negara Indonesia dibentuk yaitu untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh sebab itu, partisipasi publik mesti ditingkatkan. Terutama mengkritisi dan memberi masukan terhadap caleg yang akan bertanding dalam pesta demokrasi nanti. Dengan terpilihnya caleg yang berintegritas dan berkualitas maka akan tercipta Indonesia yang diharapkan Soekarno yaitu lahirnya Indonesia yang berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian secara budaya. ***

Mantan Ketua KNPI Garut Ditahan – Korupsi Revitalisasi Posyandu Rp928 Juta

Gambar

Droping barang program Revitalisasi Posyandu yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ternyata menuai kekecewaan kader Posyandu. Pasalnya, barang yang dikirim oleh Forum Kabupaten Garut Sehat (FKGS) sebagai koordinator Program Revitalisasi Posyandu di Kabupaten Garut, tak sesuai dengan pesanan mereka. Sebagaimana diungkapkan Imas, kader Posyandu Bunga Tanjung RW 26 Kampung Wanasari, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota. Sebenarnya, kata Imas, ia bersama anggota kader posyandu lainnya semula mengaku sangat bergembira ketika mendengar posyandunya akan mendapat bantuan dana operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kabar tersebut didengarnya pada rapat di Aula Kelurahan Kota Kulon. “Namun pada rapat kedua ada perubahan. Tadinya akan diberikan bantuan berupa uang, diumumkan pada rapat waktu itu akan diberikan dalam bentuk barang. Sebenarnya kami sempat menolak dan mencoba beradu tawar. Tapi, menurut Sekmat Garut Kota, tidak bisa ditawar,” ungkap Imas kepada GE, Kamis (3/5). Sirnalah harapan Imas untuk mendapat bantuan operasional yang dinanti-nanti.

 
Setelah itu, Posyandu Bunga Tanjung pun mengajukan proposal usulan barang kebutuhan sesuai arahan pada rapat tersebut. Akhirnya, pada tanggal 18 April 2012 datang berbagai barang bantuan kepada Posyandu Bunga Tanjung. “Namun barang yang datang, tidak sama dengan apa yang diusulkan melalui proposal (meja, ATK, dan papan nama). Kenyataannya barang yang diberikan disamakan dengan posyandu lainnya,” tutur Imas.
Yang membuatnya heran, lanjut Imas, kenapa mereka diminta menandatangani kwitansi penerimaan dana bantuan sebesar Rp 800 ribu. Karena itu, Imas menolak untuk menandatanganinya. “Kami hanya mau menandatangani penerimaan barang. Sesuai apa yang kami terima,” tandas Imas.
Wakil Ketua RW 26, Ugan Sugandi, juga menyampaikan kekecewaannya. “Ketika ada perhatian Pemprov kepada posyandu, eh ini malah dimainkan beberapa pihak. Padahal selama ini, dalam hal operasional posyandu, tidak pernah terperhatikan,” ungkap Ugan, sambil menunjukan barang-barang yang diberikan kepada Posyandu Bunga Tanjung
Barang-barang seperti itu, kata Ugan, sebenarnya sudah ada di posyandu. Apalagi kalau diperhitungkan nominalnya, tidak akan mencapai Rp 800 ribu. “Tetapi Ibu Sela, pendamping Kecamatan Garut Kota, pernah memberikan kejelasan kepada Kami. Katanya, yang Rp 800 ribu itu dialihkan kepada barang-barang. Dengan rincian, penyangga dacin seharga Rp 275 ribu, papan data seharga Rp 175 ribu, plang nama seharga Rp 150 ribu, timbangan seharga Rp 100 ribu, alat pengukur seharga Rp 50 ribu, dan sarung timbangan seharga Rp 50 ribu. Totalnya Rp 800 ribu.” jelas Ugan.
Para  kader posyandu Kelurahan Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul, juga mengeluhkan kekecewaan serupa. Salah seorang kader posyandu, Rospiah, mengatakan, pada dasarnya semua kader menyambut baik bantuan hibah dari provinsi untuk posyandu tersebut. Karena, selama ini keberadaan posyandu kurang mendapatkan perhatian. Tetapi, setelah turun mereka malah kecewa. Sebab, apa yang diinformasikan di awal program tidak sesuai dengan kenyataan. “Semua posyandu diberikan kesempatan untuk mengajukan peralatan yang dibutuhkan masing-masing. Tetapi apa yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diajukan, mulai jenis dan kwalitas barangnya,” ungkap Rospiah kepada GE.
Ternyata ketidaksesuaian antara permintaan dan pengiriman terjadi juga di Kecamatan Cibatu. Tentu, hal tersebut juga menumbuhkan kekecewaan kader posyandu dan para kepala desa di Kecamatan Cibatu.  Bahkan, saking kecewanya, sejumlah kepala desa di Kecamatan Cibatu tak bersedia menandatangani berita acara penerimaan barang tersebut.
Ketua Posyandu Bunga Angkrek, Kampung Angkrek, Desa Wanakerta, Ida Farida, mengatakan, dalam pesanan pihak Posyandu Bunga Angkrek meminta barang berupa timbangan gantung, kursi dan meja. Namun yang dikirim ternyata timbangan duduk, penyangga timbangan gantung, pengukur tinggi badan, dan kain timbangan gantung.
“Untuk pengukur tinggi badan bisa kami pergunakan, karena memang Posyandu Bunga Angkrek belum punya. Namun barang yang lainnya jadi percuma,” kata Ida Farida yang juga Ketua RW di Kampung Angkrek tersebut.
Ida menjelaskan, kini penyangga timbangan gantung berikut kain timbangannya hanya tersimpan saja di Posyandu karena memang timbangannya tak ada. “Sementara untuk timbangan duduk, Posyandu Bunga Angkrek sudah memiliknya, namun kok kenapa dikirim. Ini mengherankan, terlebih lagi kami tak memesan barang itu,” jelasnya.
Kepala Desa Wanakerta, Roni Faizal Adam, mengatakan hal yang sama. Bahkan ia merupakan salah satu kepala desa yang tak menandatangani berita acara penerimaan barang tersebut.
Menurutnya, pengiriman barang dalam program Revitalisasi Posyandu terkesan “ka mana mendi”. Sebab, barang yang dikirim lain dengan yang dipesan.
“Ini patut diduga ada indikasi korupsi dan penyimpangan. Oleh karena itu, saya sebagai kepala desa tak mau menandatangani berita acara penerimaan barang,” ungkapnya kepada GE.
Kekecewaan yang sama dialami pula para kader Posyandu di Desa Mekarsari. Ii Widaningsih, kader Posyandu Melati RW 06, salah satunya. Ia mengatakan, barang-barang yang dikirim untuk Posyandu Melati RW 06 tak sesuai dengan pesanan. “Jadinya banyak yang tak bisa digunakan. Di antaranya tiang penyangga timbangan gantung. Ini mengherankan, mengapa tiangnya dikirim sementara timbangannya tak ada,” jelasnya.
Bantuan operasional untuk posyandu itu sendiri merupakan program bantuan sosial dari Pemprov Jabar. Berpedoman kepada peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2005 dan nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang penyelenggaraan kabupaten/kota sehat. Di Kabupaten Garut, penanganannya dikelola oleh Forum Kabupaten Garut Sehat.
Forum Garut Sehat beranggotakan 47 orang pengurus dan telah dilantik oleh Bupati Garut pada tanggal 1 Desember 2011 bertempat di Gedung Negara Pendopo. Pembentukan Forum Garut Sehat mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor  : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat; dan Keputusan Bupati Garut Nomor : 440/KEP.56-AD.Kesra/2010 tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Garut Sehat dan SK Bupati Garut Nomor : 440/Kep.606-Adm.Kesra/2011 tentang Forum Kabupaten Garut Sehat yang ditetapkan Moch. Mukti Arif sebagai ketuanya.
Ketika akan dikonfirmasi, Mukti Arif sulit ditemui. Bahkan GE sempat sengaja menunggu di depan rumahnya selama dua hari, agar bisa menemuinya. Tetap saja tidak membuahkan hasil. Saat dikontak melalui telepon selularnya, semua nomor kontak yang konon milik Mukti Arif satu pun yang dalam keadaan tidak aktif.
Sementara itu, ada dua LSM di Kabupaten Garut yang berniat mengajukan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Adalah GGW (Garut Governance Watch), salah satu yang akan mengambil langkah hukum dalam menyikapi Forum Kabupaten Garut Sehat.
Sekjen GGW, Agus Rustandi menyebutkan, “Seharusnya bantuan yang diberikan kepada posyandu berupa uang senilai Rp 800 ribu. Karena di dalam berita acara dicantumkan yang diserahkan dari Forum Kabupaten Garut Sehat kepada kader posyandu di tingkat desa dalam bentuk uang tunai. Tetapi dalam prakteknya, malah didroping barang,” kata Agus Rustandi.
Pihak GGW, kata Agus Rustandi, menduga telah terjadi mark up harga dengan selisih mencapai Rp 1,35 miliar lebih.

SAATNYA PIMPINAN PARTAI TIDAK MENJADI WAKIL RAKYAT

Gambar

Sudah saatnya partai – partai di Indonesia menerapkan ketentuan: ketua umum dan sekjen partainya termasuk ketua – ketua di provinsi apakah dewan pim[inan daerah atau dewan pimpinan wilayah dan sekretarisnya, termasuk ketua – ketua cabang atau dpc dan sekretarisnya, tidak boleh ikut menjadi caleg.

Artinya, ketua – ketua umum dan sekjennya serta ketua – ketua dpd dan dpc-nya tidak boleh menjadi anggota DPR dan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota.

Tidak bolehnya ketua-ketua dan sekretaris ini menjadi wakil rakyat agar fokus memikirkan dan menjalankan partainya dan tidak terkontaminasi di dunia perpolitikan legislatif utamanya jika menyangkut anggaran.

Menarik memang pakta integritas yang dibuat sebuah partai pekan-pekan ini. Pakta Integritas itu, antara lain memuat kesediaan kader partai baik yang duduk di dalam eksekutif dan legislatif baik pusat maupun daerah untuk menjalankan program tata kelola yang baik (good governance).

Kemudian, mencegah korupsi, mencegah penyalahgunaan APBN dan APBD, bekerja secara serius dalam menjalankan program pemerintah serta bersedia memberikan keterangan mengenai daftar kekayaan kepada Dewan Pengawas Partai.

Menarik memang, namun lebih menarik lagi jika kadernya yang menjadi pengurus partai tidak duduk di legislatif. Biarlah pimpinan partai lebih leluasa mengoreksi rekan kadernya yang menjadi wakil rakyat. Jika pimpinan partainya juga menjadi wakil rakyat, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi kolusi atau minimal pembiaran ataupun tenggang rasa.

Kegunaan lainnya, jika pimpinan partai tidak ikut di dewan, kritikannya akan lebih menukik karena tidak mengetahui atau tidak ikut berkonfigurasi terhadap masalah yang ada dan tidak ada beban moral apapun karena tidak ikut secara langsung membahasnya. Biarlah masalahnya didebat di ranah rakyat secara meluas, bukan di pertemuan – pertemuan di ruang kerja atau di ruang rapat anggota dewan.

Pendapat akhir fraksi ataupun pendapat perseorangan partai pun semakin leluasa disampaikan partai kepada kadernya di legislatif karena benar – benar menganalisa dalam perspektif kepentingan rakyat secara meluas.

Partai mana ya yang berani?

Bhinneka Tunggal Ika dalam Demokrasi Indonesia

Gambar

Perbedaan suku, bahasa, agama, serta budaya, telah terbentuk menjadi satu kesatuan yang utuh (NKRI), yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Keragaman tersebut berdiri tegak dalam lingkaran persamaan, di bawah naungan satu bendera: bendera Merah Putih. Satu lagu kebangsaan: lagu Indonesia Raya. Satu bahasa: Bahasa Indonesia. Satu lambang negara, yakni seekor Garuda yang memiliki azas Pancasila, dan dipadu dengan seuntai kalimat bermakna agung “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai mottonya.

Jika merujuk pada esensi atau inti dari motto “Bhinneka Tunggal Ika” yang hakekatnya mengandung nilai-nilai nasionalisme, yaitu persatuan, kesatuan, serta kebersamaan untuk satu niat dan tujuan (visi dan misi), yang dijalin erat oleh rasa persaudaraan. Sudah tentu, keragaman yang terikat dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah aset yang paling berharga bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita luhurnya, yakni menata dan membangun bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa bermartabat yang mampu berdiri sendiri: adil, makmur, damai, sentosa.

Tapi, bagaimana mungkin, Garuda yang konotasi melambangkan eksistensi serta perjalanan bangsa Indonesia di era kemerdekaan, bisa mengepakkan sayap dan terbang mengangkasa, bila Pancasila hanya sebatas ruh yang pasif dalam jasadnya, dan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi penggerak bagi ruh tersebut tidak dinamis, atau tidak bergerak efektif sesuai inti dari kandungan maknanya.

Dalam demokrasi Indonesia, yang menginduk pada Pancasila dan berorientasi pada Undang-Undang Dasar 1945, serta mengacu pada Musyawarah Mufakat, nuansa kebebasan yang sudah diatur dan dilindungi norma-norma atau etika kebangsaan, telah melahirkan kembali berbagai perbedaan yang kongkrit sebagai bentuk apresiasi dari kedemokrasian tersebut, seperti partai-partai politik, organisasi massa, serta lembaga swadaya masyarakat. Dan maraknya keberadaan kelompok, perkumpulan atau organisasi-organisasi, baik yang bergerak di bidang politik, sosial kemasyarakatan ataupun yang lainnya, menunjukan bukti bahwa demokrasi di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan.

Yang menjadi pertanyaan, apakah perbedaan itu masih berpegang teguh pada hakekat Bhinneka Tunggal Ika, dan menjadi keragaman yang harmonis atau selaras dalam demokrasi Indonesia? Apakah Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi benang merah atau rangkuman dari norma-norma atau etika kebangsaan bangsa Indonesia, hanya tinggal semboyan yang maknanya tidak lagi dipahami sebagai wejangan atau petuah untuk motivasi bagi kehidupan bangsa Indonesia sekarang dan masa depan?

Demokrasi Indonesia atau Demokrasi Pancasila yang berazas musyawarah mufakat, yang secara harfiah menyimpan makna dari nilai-nilai nasionalisme dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kebersamaan yang diikat oleh rasa persaudaraan, yang menjadi manifestasi dari kokohnya persatuan serta kesatuan untuk satu tujuan, dimana setiap keputusan adalah hasil kesepakatan yang intensif dari kebersamaan, yang disaring secara jujur dan adil, dan dikembalikan dengan jujur dan adil pula untuk kebersamaan.

Perbedaan kelompok, perbedaan pendapat dan pemikiran, yang disebut keragaman dalam demokrasi Indonesia, bisa menjadi penyakit mematikan yang merongrong bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita luhurnya, dan akan menjadi bumerang yang memalukan bagi paham serta kedemokrasiannya, jika perbedaan atau keragaman tersebut telah saling berbenturan dan tidak lagi memprioritaskan kepentingan serta tujuan bersama atas nama kebersamaan yang dilandasi oleh rasa persaudaraan, seperti yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Sejarah panjang penderitaan bangsa Indonesia pun akan terus berlarut, dan Indonesia hanya akan menjadi bangsa yang didominasi konflik internal di atas kemerdekaanya, jika ruang demokrasi yang begitu luas memberi kebebasan untuk berekspresi dan beraspirasi, telah menumbuhkan sikap egois, individualis, apatis, serta sikap mementingkan kelompok atau golongan. Sikap-sikap tersebut adalah pembunuh kebenaran makna demokrasi, yang tegas menyatakan bahwa kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat, dan rakyatlah yang memegang kendali dalam sistem pemerintahan, yang kedudukannya berbentuk amanat.

Sikap-sikap yang jelas bertentangan dengan hakekat Bhinneka Tunggal Ika, hanya akan membawa demokrasi Indonesia ke jurang kebablasan, dimana kedemokrasiannya bukan lagi media atau alat untuk menegakkan nilai-nilai nasionalisme yang menjadi subjek dari satu niat dan tujuan (visi dan misi) yang utuh. tetapi, menjadi ajang perseteruan dan menjadi kendaraan untuk memperebutkan kursi kehormatan yang disebut kekuasaan. Dan Pancasila yang menjadi ruh bangsa Indonesia, yang seharusnya menjadi tolak ukur bagi pola pikir dan tindakan bangsa Indonesia untuk merealisasikan tujuan bersama dalam wadah demokrasi, hanya menjadi objek yang mandul dalam kedemokrasiannya.

Dalam hal ini, yang dibutuhkan bangsa Indonesia adalah kesadaran dari setiap individunya untuk bisa mengevaluasi dan merevisi diri, serta berevolusi untuk sebuah perubahan besar di dalam diri individunya atau revolusi diri, yang disebut pembinaan moral atau akhlak. karena moral atau akhlak, merupakan kerangka utama dalam demokrasi Indonesia atau Demokrasi Pancasila yang disistematikan oleh Bhinneka Tunggal Ika untuk menerapkan kejujuran dan keadilan dalam kebersamaan, demi menata dan membangun peradaban bangsa Indonesia dalam demokrasi yang berjiwa amanat: amanat dari amanat, amanat oleh amanat, amanat untuk amanat, tanpa harus dikotori oleh kebohongan. Sebab kebohongan adalah bentuk pengkhianatan yang tumbuh dari kemiskinan moral atau akhlak, yang menjadi titik awal dari kebobrokan atau kehancuran.

Bobroknya Hukum dan Hancurnya Peradaban

Gambar

Gebrakan reformasi yang salah satunya untuk menegakkan hukum seadil-adilnya masih belum terwujud sepenuhnya. Teriakan reformasi belum mampu memiliki daya dobrak yang kuat dalam menata hukum yang lebih baik di negeri ini.

Tuntutan para intelektual, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat akar rumput yang mencoba menghentikan ambruknya penegakkan hukum sudah sering digaungkan, tetapi kenyataannya masih jauh dari harapan. Cita-cita menegakkan wibawa hukum hanya tinggal cita-cita tanpa ada wujudnya. Reformasi sebagai “jalan mas” dalam rangka menegakkan supremasi hukum dan memberantas berbagai tindakan penyelewengan, masih saja sebatas retorika politik jualan kecap para pejabat.

Kekuatan hukum tidak mampu menyeret para penjahat kera putih. Kekuataan hukum hanya mampu mengadili penjahat-penjahat kelas teri. Maling uang negara dihukum dengan ringan, bahkan dibiarkan bebas. Sementara maling ayam diproses secara ketat dan dihukum berat. Padahal, status mereka sama, yatu maling yang harus diadili.

Masih segar dalam ingatan kita bagaimana kasus Bank Century yang tidak ada ujung penyelesainnya secara tuntas, kalau ada hanya penjahat kelas teri saja dan kasus mafia pajak yang hanya mampu mengungkap penjahat kelas ecek-eceknya (Gayus H.P. Tambunan) tanpa mampu menyeret para sutradaranya ke meja hijau dan menjebloskan ke penjara.

Sementara itu, komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagai “pembumihangus” tindak pidana korupsi semakin dirongrong kewenangan dan integritasnya. Lihat saja misalnya revisi RUU Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) yang berencana menghapus hukuman mati. Yang lebih parah lagi dalam revisi UU No. 31/1999 tentang Tipikor versi pemerintah itu, korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp25 juta bisa dilepas dari penuntutan hukum. Mereka tidak terkena pidana.

Mengutip perkataan Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan HAM, penghilangan hukuman penjara itu demi alasan kemanusiaan. “Bangsa ini jangan menjadi bangsa yang kejam, kita harus punya hati nurani. Kalau korupsi Rp25 juta lalu dimasukkan penjara, 5 sampai 6 tahun, kasihan dong”.

Bukankah tidak menghukum koruptor yang menggarong uang negara di bawah 25 juta malah menghancurkan kemanusiaan. Tidak sadarkah bahwa koruptor itu perusak dan pengkhianat nilai-nilai kemanusiaan. Apa tidak lebih baik kita putus atau matikan saja “otak” penghancur kemanusiaan itu.

Membiarkan pejabat negara yang melakukan korupsi di bawah 25 juta bukanlah tindakan edukatif. Tindakan ini hanya upaya pembodohan masyarakat dan upaya pembelajaran rakyat untuk melakukan korupsi. Ini hanya akan menghacurkan peradaban bangsa Indonesia.

Tidak hanya itu, keborokan hukum terus “direproduksi” para elite penguasa di negeri ini. Misalnya lagi, dalam draf revisi UU Tipikor juga menghilangkan ancaman hukuman minimal di sejumlah pasal. Penurunan ancaman hukuman minimal menjadi 1 tahun. Dalam UU yang berlaku saat ini, ancaman hukum antara 1—4 tahun untuk korupsi yang melibatkan penegak hukum dan merugikan keuangan negara. Kewenangan penuntutan KPK pun tidak disebutkan secara jelas. Sungguh sangat ironis dan menyedihkan. Negara dalam darurat kebobrokan hukum dan kehancuran peradaban.

Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Peradaban yang mengandung unsur-unsur budaya yang bersifat halus, indah, tinggi, sopan, luhur, dan sebagainya, maka masyarakat pemilik kebudayaan tersebut dikatakan telah memiliki peradaban tinggi. Sebaliknya, masyarakat yang melekat pada budaya kasar, jorok, tidak sopanm dan lain sebaginya dikatakan masyarakat dengan peradaban rendah.

Harus diakui seluruh komponen negara akan tersesat tanpa hukum dan peraturan. Dihukumnya koruptor dengan pidana ringan atau bahkan dibebaskannya koruptor dari segala pidana adalah tontonan yang menyedihkan sekaligus mengerikan ketika hukum absen yang kemudian mendorong runtuhnya peradaban bangsa Indonesia. Tidak diberangusnya koruptor karena bobroknya penegakan hukum tidak hanya dilihat dari beratnya beban negara, tetapi juga harus dibaca sebagai bagian dari runtuhnya peradaban.

Ambruknya peradaban juga bisa dilihat dari berkoarnya pemegang kekuasaan: hidup reformasi, berantas KKN, tegakkan hukum, adili pelanggar HAM. Tapi, semua perubahan dan gerakan itu semu belaka. Rakyat terpental jauh berada dalam situasi hyper-reality of politics, yaitu ruang yang disarati dengan kebohongan terencana, kepalsuan citra, pemutarbalikan fakta dan disinformasi. Mereka yang mestinya direformasi telah berteriak: hidup reformasi. Mereka yang terlibat KKN, malah teriak: berantas KKN. Mereka yang terlibat kasus kekerasan HAM, bebas ikut mengatur negeri ini.

Bisa dikatakan pula bahwa runtuhnya peradaban bangsa ini tidak hanya dapat dinilai dari apa tindakan itu secara kasat mata menampilkan gambaran atau realitas pembiaran koruptor bergentayangan di negeri ini, tetapi juga proses penegakan hukum yang sedang dilakukan, termasuk pembuatan undang-undang.

Oleh sebab itu, realitas lemah dan bobroknya penegakkan hukum yang mengakibatkan rendahnya peradaban bangsa harus disikapi secara radikal oleh seluruh elemen bangsa 

(pemerintah, masyarakat, tokoh agama, intelektual, dan sebagainya) demi perubahan peradaban yang lebih baik. Negara dengan seluruh komponennya perlu bersinergi secara serius dan konsisten menegakkan hukum. Penegakan hukum secara adil dan tidak memihak harus diperjuangkan demi tercapainya peradaban bangsa yang tinggi. (Sumber: Lampung Post, 06 April 2011)

KORUPTOR Lebih Sadis dari TELORIS

Gambar

Koruptor  dan Teroris adalah dua penjahat kelas kakap. Penjahat yang tidak hanya menjadi musuh negara, tetapi menjadi musuh seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia. Koruptor yang mestinya menjadi musuh bersama, tetapi justru diselingkuhi oleh yang mestinya menjadi yang terdepan dalam menghancurkannya. Koruptor yang mestinya nasibnya sama dengan para teroris, justru sebaliknya; mereka berada di kamar-kamar mewah pengasingan; baik di dalam dan luar negeri. Bahkan ironisnya, koruptor  kakap yang jelas menjadi buron seluruh rakyat indonesia, justru disetubuhi oleh seorang oknum  Polri di apartemen mewah di luar negeri.

 

Koruptor lebih sadis daripada teroris, karena koruptor  sanggup membuat teror yang efek ledakannya mampu melampaui ruang dan waktu; tidak terbatas pada hutan, laut atau udara, tidak terbatas sekarang dan masa yang akan datang. Ledakan teror yang ditimbulkan oleh ulah  para koruptor, menjadi semakin dahsyat dan tak tertandingi; bahkan ledakan bom nuklir sekalipun, setelah koruptor berkolaborasi dengan oknum-oknum penegak hukum negeri ini.

 

Koruptor  lebis sadis dari teroris, tetapi di atas semua itu, yang lebih-lebih sadis adalah penegak hukum yang melindungi para koruptor. Betapa tidak, institusi yang mestinya melindungi dan mengayomi masyarakat, justru menghianati masyarakat. Mereka membunuh dengan seragam yang dibeli oleh rakyat, digaji oleh rakyat, dan peluru yang mereka gunakan juga berasal dari rakyat. Pada puncaknya, mereka bersekolah juga disekolahkan oleh rakyat.

Koruptor memang lebih sadis dan membahayakan daripada teroris. Tetapi yang melebihi dari semua itu adalah penegak hukum yang berkolaborasi dengan koruptor. Oknum seperti ini layak disebut sebagai ‘biangnya teroris’, dan harus dibantai oleh senjata rakyat yang bernama REVOLUSI

HATI-HATI MEMILIH BALON BUPATI GARUT 2013 – 2018

Gambar

Masyarakat Kabupaten Garut diharapkan hati-hati  terhadap bakal calon (balon) BUPATI Garut 2013-2018 yang berpotensi bertingkah seperti  Seniornya mantan Bupati Garut HM Aceng Fikri, yakni mempermainkan perempuan sehingga melanggar norma dan etika. Balon seperti itu, sudah harus dicoret di hati masyarakat Garut.
“Apa yang dilakukan Bupati Garut Ceng Fikri itu, harus jadi pembelajaran bagi warga Kabupaten Garut. Warga harus benar-benar matang dalam memilih pemimpin untuk Kabupaten Garut kedepan. Kalau ada balon yang tidak jelas istrinya atau pernah diketahui bermasalah dengan wanita, coret saja,” kata Devisi kesekertariatan LSM GMBI DISTRIK GARUT yang akrab dipanggil ” Bukai  “ketika ditemui di acara Sosialisasi Permen Dagri UU no 33 Tahun 2012 di PKPN.
Dia mengatakan,  tidak mustahil nanti akan ada balon Bupati Garut yang potensial bertingkah seperti Ceng Fikri. Karena itu, warga Garut sejak dini harus mengenali tiap calon yang akan makalangan nanti. “Saya kira, warga Garut akan mudah mengenali balon seperti itu, karena Masyarakat garut sudah mempunya pengalaman gagal mempunyai pemimpin 2 kali ” kata Bukai penuh Canda kepada wartawan.
Hal sama disampaikan sejumlah warga Garut kepada Wartawan. Mereka mengatakan, apa yang dilakukan Bupati Garut Ceng Fikri itu sangat tidak terpuji, arogan dan berlebihan. Tingkah Bupati Fikri juga telah melecehkan kaum perempuan.
“Bukan warganya saja saya sudah kesal, apalagi saya warga Garut. Karena itulah, pemimpin Garut nanti, harus benar-benar menjunjung norma dan etika sebagai pemimpin. Istrinya harus jelas, dan jangan yang berpotensi suka memainkan peremupuan,” harap beberapa warga lainnya.

PKL RSU GMBI Distrik GARUT Siap menjaga ketertiban dan Kebersihan dilingkungan RSU dr. Slamet

Gambar

Pedagang Kaki Lima RSUD yang tergabung dng LSM GMBI,  yakin para pedagang kaki lima  dapat berkontribusi untuk menjaga kebersihan disekitar RSUD. dr Slamet. Ketua PKL RSUD GMBI  Kabupaten Garut, Abdul Malik ( Malin ), optimis bahwa kebersihan dilingkungan RSUD dr. Slamet tidak lepas dari peran para PKL yang tergabung dalam Organisasi LSM GMBI.

“Kebersihan dilingkungan RSUD dr. Slamet di Kabupaten Grut ini, tentunya sangat berkorelasi dengan kebersamaan antara pegawai RSU dr. Slamet dan para pengunjung di lingkungan RSUD dr. Slamet Sehingga menciptakan keselarasan dan kebersamaan dalam menjaga kebersihan dilingkungan RSUD dr. Slamet. diharapkan antara pemerintah serta jajarannya tercipta sinergi yang kuat untuk dapat maju bersama-sama menciptakan lingkungan RSU yang bersih dari sampah.. Untuk itu ke depan kita akan lakukan penataan terhadap seluruh PKL yang tergabung dalam organisasi LSM GMBI di lingkungan RSU dr. Slamet,” beber Malin  ia menambahkan saat ini sedikitnya sudah ada 20 PKL yang sudah terdata menjadi Anggota LSM GMBI PKL RSU.

Menjadi tanggungjawab PKL RSUD dr.Slamet untuk membersihkan sampah di lingkungan RSUD dr. Slamet tanpa mengharapkan pihak lain untuk melaksanakan tugas itu.

 

perkara  yang  penting adalah mewujudkan kesedaran  bertapa perlunya kebersihan itu dijaga,” ujar malin ketika ditemui wartawan di sela-sela gotong royong membersihkan sampah di linkungan RSUD dr. Slamet.

 

 

 

 

Kenapa AKU BANGGA SEBAGAI RAKYAT INDONESIA?

Gambar

Ini beberapa alasan kenapa aku bangga sebagai Bangsa Indonesia.

1. Negeri Indonesia begitu indah, mulai dari puncak gunung, hamparan daratan, sungai, laut hingga kedalaman laut semua indah dan punya potensi wisata.

2. Negeri Indonesia begitu kaya dan subur,Tidak disangsikan lagi bahwa kekayaan alam, baik daratan, lautan bahkan tambang yang ada di Indonesia sangatlah melimpah. Tanah Indonesia sangat subur, karena begitu suburnya “tongkat kayu” pun bisa ditanam (mengambil lirik lagunya Koes Bersaudara, contoh tongkat kayu yang dimaksud adalah ubi/singkokng ).

3. Bangsa Indonesia Bangsa yang Majemuk, tapi punya semangat persatuan yang tinggi. Apa yang membuat Indonesia tetap berdiri hingga saat ini yang sudah 64 tahun tetap utuh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ?

Semboyan Bhineka Tunggal Ika, bukan sekedar semboyan tapi telah menjadi ruh/jiwa dan mendarah daging di dalam hati setiap warga negara. Bayangkan saja, ada berapa banyak suku dan golongan di Indonesia, tetapi semuanya tetap bisa hidup rukun dan damai (kalaupun ada friksi sifatnya hanya sesaat) dan bisa diatasi dan ada solusi bersama untuk menuntaskannya.

4. Negeri dengan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Telah banyak inovasi dan kreasi yang dibuat oleh anak bangsa yang bisa di sumbangkan buat bangsa lain. Baik ide, prakarsa maupun yang lainnya. Sebut saja, betapa gagasan Indonesia membentuk Gerakan Non-Blok (setalah KTT Asia Afrika) di era tahun 60-an (terpisah dari blok Barat dan Timur). Secara tidak langusng Kemerdekaan Indonesia bisa menjadi inspirasi negara lain untuk merdeka.

Di masa sekarang ini, dunia teknologi Indonesia turut menyumbang apresiasi di dunia internasional, diantaranya : Wajan bolic, Teknologi ECVT yang dipakai oleh NASA.

5. Keunikan budaya dan kesenian bangsa. Ini tidak diragukan lagi, budaya daerah dan kesenian daerah di Indonesia sangatlah unik. Hampir setiap propinsi dari 33 propinsi di Indonesia mempunyai bahasa daerah (tapi tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari), punya lagu daerah, tarian daerah, makanan khas daerah bahkan produk daerah. Salah satu produk Indonesia yang sudah cukup di kenal oleh dunia adalah : bati

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:”Table Grid”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-priority:99;
mso-style-unhide:no;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;
mso-ansi-language:IN;
mso-fareast-language:IN;}

Gambar

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2012

 

TENTANG

 

PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DAN PEMERINTAH DAERAH

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

a. 

bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu disusun Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

 

 

b. 

 

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah Serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika organisasi kemasyarakatan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga perlu diganti;

 

 

c. 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam   huruf  a, dan huruf  b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Mengingat

:

1. 

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

 

 

2. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 

 

 

3. 

Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

 

 

4. 

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

 

 

5. 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

 

 

 

 

 

 

 

 

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA tentang pedoman PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.

 

 

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.     Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut orkemas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

2.     Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan, di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dan diberikan Surat Keterangan Terdaftar.

3.     Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.

4.     Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah  sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5.     Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.

6.     Anggaran Dasar adalah peraturan dasar organisasi kemasyarakatan.

7.     Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran dan/atau pelaksanaan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan.

 

 

 

Pasal 2

 

(1)   Setiap orkemas wajib mendaftarkan keberadaannya kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

(2)   Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orkemas yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB II

RUANG LINGKUP ORKEMAS

 

Pasal 3

 

Orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki ruang lingkup:

a.     nasional;

b.    provinsi; atau

c.     kabupaten/kota.

 

Pasal 4

(1)    Orkemas yang memiliki ruang lingkup nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi:

a.       orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur  berjenjang:

1.    orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah provinsi di seluruh Indonesia; atau

2.    gabungan orkemas yang anggotanya terdiri dari beberapa orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah provinsi di seluruh Indonesia.

b.       orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur tidak berjenjang:

1.    orkemas yang memiliki potensi atau jaringan tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau

2.    memiliki kegiatan secara nyata paling sedikit 1/2 jumlah provinsi di seluruh Indonesia.

(2)     Orkemas yang memiliki ruang lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

a.   orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur   berjenjang:

1.    orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah kabupaten/kota dalam ruang lingkup provinsi; atau

2.    gabungan orkemas yang anggotanya terdiri dari beberapa orkemas yang keberadaanya paling sedikit 1/2 jumlah kabupaten/kota dalam ruang lingkup provinsi.

b.          orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur tidak berjenjang:

1.    orkemas yang memiliki potensi atau jaringan tingkat provinsi; dan/atau

2.     memiliki kegiatan secara nyata paling sedikit 1/2 jumlah kabupaten/kota dalam ruang lingkup provinsi.

(3)        Orkemas yang memiliki ruang lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

a.     orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur berjenjang:

1. orkemas yang keberadaannya paling sedikit 1/2 jumlah kecamatan dalam ruang lingkup kabupaten/kota; atau

2. gabungan orkemas yang anggotanya terdiri dari beberapa orkemas yang keberadaanya paling sedikit 1/2 jumlah kecamatan dalam ruang lingkup kabupaten/kota.

b.    orkemas yang memiliki kepengurusan dengan struktur tidak berjenjang:

1.    orkemas yang memiliki potensi atau jaringan tingkat kabupaten/kota; dan/atau

2.    orkemas yang memiliki kegiatan secara nyata paling sedikit 1/2 jumlah kecamatan dalam ruang lingkup kabupaten/kota.

(4)    Gabungan orkemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, ayat (2) huruf a angka 2, dan ayat (3) huruf aangka 2 dapat berfungsi sebagai wadah berhimpun orkemas, yang dibentuk dari, oleh dan untuk orkemas. 

 

 

BAB III

TAHAPAN PENDAFTARAN

 

Pasal 5

 

Pendaftaran orkemas dilakukanoleh pengurus melalui tahapan:

a.     pengajuan permohonan;

b.            penelitian dokumen persyaratan;

c.             penelitian lapangan; dan

d.            penerbitan SKT.

 

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan

 

Pasal 6

 

(1)     Pengurus orkemas ruang lingkup nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2)       Pengurus orkemas ruang lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengajukan permohonan pendaftaran kepada Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.

(3)     Pengurus orkemas ruang lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.

 

Pasal 7

 

Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua dan/atau Sekretaris atau sebutan lainnya yang sederajat.

 

Pasal 8

 

(1)     Permohonan pendaftaran orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi persyaratan.

(2)     Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen kelengkapan orkemas dan formulir isian.

 

Pasal 9

 

Dokumen kelengkapan orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:

a.             surat permohonan pendaftaran;

b.    akte pendirian atau statuta orkemas yang disahkan notaris;

c.      anggaran dasar  dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris;

d.    tujuan dan program kerja organisasi;

e.      surat keputusan tentang susunan pengurus orkemas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

f.        biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;

g.      pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6,  terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;

h.     foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus organisasi;

i.       surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat atau sebutan lainnya;

j.       Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi;

k.    foto kantor atau sekretariat orkemas, tampak depan yang memuat papan nama;

l.       keabsahan kantor atau sekretariat orkemas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;

m.   surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;  

n.     surat pernyataantidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris atau sebutan lainnya;

o.      surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang  ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;

p.     surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;

q.      surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkemas setiap akhir tahunyang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;

r.      surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi  dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;

s.      rekomendasi dari kementerian agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;

t.        rekomendasi dari kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

u.    rekomendasi dari kementerian/lembaga dan/atau SKPDyang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja; dan

v.      surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat.

 

Pasal 10

 

Permohonan pendaftaran orkemas ditolak apabila dokumen kelengkapanorkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat antara lain:

a.   orkemas tersebut termasuk organisasi terlarang  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memiliki asas organisasi yang bertentangan dengan Pancasila;

c.   tidak sesuai ruang lingkup orkemas;

d.    terjadinya konflik kepengurusan;

e.   berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik atau orkemas sayap partai politik;

f.    nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, dan/atau atribut yang mengandung unsur permusuhan, penodaan, penghinaan, bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum;

g.   menggunakan nama, lambang, bendera, tanda gambar, atribut, simbol, cap stempel, kop surat, yang sama atau menyerupai dengan aparatur negara atau lembaga negara atau instansi pemerintahan atau negara lain atau lembaga/badan internasional atau organisasi gerakan separatis; dan/atau

 

h. nama orkemas yang menggunakan bahasa daerah dan/atau bahasa asing,dan tidak mencantumkan arti nama dalam bahasa Indonesia.

 

Bagian Kedua

Penelitian Dokumen

 

Pasal 11

 

(1)  Penelitian dokumen pendaftaran orkemas dilakukan oleh:

a.Petugas peneliti di Kementerian Dalam Negeri; dan

b.Petugas peneliti di SKPD yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsidan Kabupaten/Kota.

(2)   Petugas peneliti dokumen pendaftaran orkemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3)   Petugas peneliti dokumen pendaftaran orkemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan  Kepala Daerah.

 

Pasal 12

 

Dalam hal dibutuhkan penelitian dokumen tertentu dapat melibatkan petugas peneliti dari kementerian/lembaga dan/atau SKPDyang membidangi urusan sesuai bidang orkemas.

 

Pasal 13

 

(1) Petugas memberikan tanda terima kepada pemohon pendaftaran yang telah memenuhi dokumen kelengkapansebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh petugas peneliti dokumen kepada petugas peneliti lapangan untuk dilakukan penelitian lapangan.

 

Bagian Ketiga

Penelitian Lapangan

 

Pasal 14

 

(1)   Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh:

a. Petugas peneliti di Kementerian Dalam Negeri; dan

b. Petugas peneliti di SKPD membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsidan Kabupaten/Kota.

(2)   Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3)   Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan  Kepala Daerah.

 

 

Pasal 15

 

(1)   Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, melakukan pengujian dokumen kelengkapan dengan data, informasi, dan fakta lapangan.

(2)   Data,Informasi dan fakta lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa saran pertimbangan atau rekomendasi dari unit kerja lainnya atau kementerian/lembaga dan/atau SKPDyang membidangi urusan sesuai bidang orkemas.

 

Pasal 16

 

(1)   Petugas peneliti lapangan membuat Berita Acara Hasil  Penelitan Lapangan berdasarkan hasil penelitian lapangan.

(2)   Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi untuk diterbitkan SKT apabila dokumen kelengkapan sama dengan hasil penelitian lapangan.

(3)   Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi untuk tidak diterbitkan SKT apabila dokumen kelengkapan tidak sama dengan hasil penelitian lapangan.

 

Bagian Keempat

Penerbitan SKT

 

Pasal 17

 

Berita Acara Hasil Penelitan Lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disampaikan oleh Petugas Peneliti Lapangan kepada pejabat yang berwenang menandatangi SKT.

 

Pasal 18

 

Pejabat yang berwenang menandatangani SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

a. Direktur yang membidangi orkemas atas nama Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik untuk orkemas lingkup nasional.

b. Kepala SKPD yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atas nama gubernur untuk orkemas lingkup provinsi.

c.   Kepala SKPD membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota untuk orkemas lingkup kabupaten/kota.

 

 

 

 

 

 

BABIV

ISI DAN MASA BERLAKU SKT

 

Pasal19

 

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota menerbitkan SKT sekurang-kurangnya memuat:

a.        nomor SKT;

b.   nama organisasi;

c.    tanggal berdiri organisasi;

d.   bidang kegiatan organisasi;

e.    nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama organisasi;

f.     alamat organisasi;

g.    masa berlaku SKT;

h.   nama instansi yang menerbitkan; dan

i.     nama dan tanda tangan pejabat.

 

Pasal 20

 

Masa berlaku SKT selama 5(lima) tahun, terhitung sejak tanggal  ditandatangani.

 

Pasal 21

 

Format tentang Formulir isian, Surat Pernyataan, Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan, SKT  dan petunjuk pengisian SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 16 dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

 

 

BAB V

PERPANJANGAN, PERUBAHAN, PEMBEKUAN, ATAU PENCABUTAN SKT

 

Bagian Kesatu

Perpanjangan SKT

 

Pasal 22

 

Pengurus orkemas mengajukan permohonan perpanjangan SKT orkemas melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk SKT orkemas yang telah berakhir masa berlakunya.

 

Bagian Kedua

Perubahan SKT

 

Pasal 23

 

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan perubahan SKT yang telah diterbitkan.

 

 

 

Pasal 24

 

(1)     Perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dilakukan dalam hal terjadi perubahan:

a.     Nama organisasi;

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi; dan/atau 

c.      Alamat domisili organisasi.

(2)      Perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan perubahan SKT dari pengurus.

(3)     Perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah masa berlaku SKT yang telah diterbitkan sebelumnya.

 

Bagian Ketiga

Pembekuan SKT

Pasal 25

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan Pembekuan SKT dalam hal:

a.    tidak diindahkannya surat teguran;

b.   penyalahgunaan SKT yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

c.    permintaan tertulis dari instansi terkait;

d.   pengaduan karena adanya aktivitas orkemas yang meresahkan masyarakat;

e.    penyimpangan terhadap fungsi dan tujuan orkemas;

f.     terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pencucian uang, separatisme dan terorisme;

g.    kegiatan orkemas yang menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keselamatan negara;

h.   terlibat dalam organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i.     mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melanggar norma kesusilaan yang dianut masyarakat;

j.     melakukan tindakan premanisme, anarkisme, dan tindakan kekerasan lainnya yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan;

k.   merusak fasilitas sosial dan fasilitas umum;

l.     menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;

m.  menyebarkan ajaran, paham dan keyakinan yang meresahkan masyarakat, serta penodaan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu;

n.   menyebarkan ideologi marxisme, atheisme, kapitalisme, sosialisme dan ideologi lainnya yang bertentangan Pancasila dan UUD 1945;

o.    terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan orkemas untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

p.   terjadi sengketa atau konflik kepengurusan;

q.    penyalahgunaan lambang, atribut, simbol, dan bendera negara, lembaga negara, dan/atau organisasi pemerintahan;

r.    memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;

s.    menerima bantuan asing tanpa persetujuan Pemerintah, dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara; dan/atau

t.     merusak hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain.

 

Pasal 26

 

(1)  Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, diberikan kepada orkemas karena terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan SKT dan/atau adanya aktivitas orkemas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2)  Pembekuan SKT orkemas dilakukan dalam hal tidak diindahkannya surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan setelah melalui tahapan :

a.      teguran tertulis pertama;

b.   teguran tertulis kedua; dan

c.    teguran tertulis ketiga.

(3)  Jangka waktu setiap tahapan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

 

Pasal 27

 

(1)       Pembekuan SKT oleh Menteri, berakibat dibekukannya seluruh SKT yang dimiliki oleh Orkemas.

(2)   Pembekuan SKT oleh Gubernur, berakibat dibekukannya SKT orkemas di provinsi yang bersangkutan dan dibekukannya seluruh SKT kabupaten/kota yang dimiliki oleh Orkemas dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.

(3)       Pembekuan terhadap SKT oleh Bupati/Walikota berakibat dibekukannya SKT Orkemas di kabupaten/kota yang bersangkutan.

 

Pasal 28

 

SKT yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diaktifkan kembali oleh pejabat yang melakukan pembekuan SKT setelah memperoleh saran pertimbangan dari kementerian/lembaga dan/atau SKPDyang membidangi urusan sesuai bidang orkemas terkait hal-hal yang menjadi penyebab pembekuan.

 

 

 

 

 

 

Bagian Keempat

Pencabutan SKT

 

Pasal 29

 

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan Pencabutan SKT dalam hal:

a.    tidak diindahkannya pembekuan SKT;

b.   dibubarkannya orkemas oleh pendiri dan/atau pengurus orkemas sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;

c.    dibubarkannya orkemas oleh pengadilan; dan/atau

d.   keberadaan dan kegiatan orkemas yang bersangkutan secara nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

 

Pasal 30

 

(1)    Pencabutan SKT oleh Menteri, berakibat dicabutnya seluruh SKT yang dimiliki oleh Orkemas.

(2)    Pencabutan SKT oleh Gubernur, berakibat dicabutnya SKT orkemas di provinsi yang bersangkutan dan dicabutnya seluruh SKT kabupaten/kota yang dimiliki oleh Orkemas dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.

(3)    Pencabutan SKT oleh Bupati/Walikota berakibat dicabutnya SKT orkemas di kabupaten/kota yang bersangkutan.

 

Pasal 31

 

SKT orkemas yang telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, tidak dapat diaktifkan kembali dan dimasukkan dalam daftar organisasi bermasalah.

 

 

BAB VI

TIM FASILITASI ORKEMAS

 

Pasal 32

 

(1)    Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Fasilitasi Orkemas untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran, pembinaan dan pengawasan orkemas.

(2)    Tim Fasilitasi Orkemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.membantuMenteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pendataan orkemas;

b  membantuMenteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dalam membangun hubungan dan komunikasi dengan orkemas;

c.memberikan data dan informasi terkait dengan keberadaan dan aktivitas orkemas;

 

d.membantu Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan orkemas; dan

e. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

 (3)Untuk meningkatkan kinerja Tim Fasilitasi Orkemas, dibentuk Sekretariat Tim Fasilitasi Orkemas di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

 

Pasal 33

 

(1)   Keanggotaan Tim Fasilitasi Orkemas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3),terdiri dari:

a.   unsur Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;

b.   unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan

c.   dapat melibatkan unsur dari Kementerian/Lembaga terkait sesuai kebutuhan.

(2)   Keanggotaan Tim Fasilitasi Orkemas Provinsidan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3),terdiri dari:

a.   unsur SKPDyang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik,

b.   unsur SKPDterkait lainnya; dan

c.   dapat melibatkan instansi vertikal sesuai kebutuhan.

 

Pasal 34

 

(1)   Tim Fasilitasi Orkemas tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

(2)   Tim Fasilitasi Orkemas provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

 

 

BAB  VII

PENGEMBANGAN DATABASE ORKEMAS

 

Pasal 35

 

(1)    Untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran orkemas, Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota mengembangkan database orkemas.

(2)    Pengembangan database orkemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dalam bentuk manual maupun sistem komputerisasi.

 

 

 

Pasal 36

 

(1)    Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mengintegrasikan database orkemas secara nasional.

(2)   Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi mengintegrasikan database orkemas di wilayah provinsi.

(3)  Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota mengintegrasikan database orkemas di kabupaten/kota.

 

 

BAB VIII

PELAPORAN

 

Pasal 37

 

(1)   Bupati/Walikotamelaporkan pendaftaran orkemas lingkup   kabupaten/kota kepada Gubernur.

(2)   Gubernur melaporkan pendaftaran orkemas lingkup provinsi kepada Menteri.

(3)   Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan. 

 

Pasal 38

 

(1)     Bupati/Walikota melaporkan perpanjangan, perubahan, pembekuan, dan/atau pencabutan SKT kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

(2)   Gubernur melaporkan perpanjangan, perubahan, pembekuan, dan/atau pencabutan SKT kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya.

Pasal 39

 

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 menjadi bahan input Database Orkemas

 

 

BAB  IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 

Pasal 40

 

(1)   Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan pendaftaran orkemas secara nasional.

(2)   Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan pendaftaran orkemas di provinsi dan di kabupaten/kota di wilayah provinsi.

(3)   Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pendaftaran orkemas di kabupaten/kota.

 

Pasal 41

 

(1)   Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan data base orkemas.

(2)   Koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan data base orkemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

 

Pasal 42

 

(1)   Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui monitoring, pengendalian dan evaluasi.

(2)   Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang.

 

 

BAB  X

PENDANAAN

 

Pasal 43

 

(1)  Pendanaan pendaftaran orkemas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2)  Pendanaan pendaftaran orkemas di provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(3)  Pendanaan pendaftaran Orkemasdi kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

 

 

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 44

 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, SKT orkemas yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

 

 

 

 

 

 

 

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 45

 

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi kemasyarakatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 

Pasal 46

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

           Ditetapkan di Jakarta

 

 

           pada tanggal 20 April 2012                    

 

 

           MENTERI DALAM NEGERI

 

 

           REPUBLIK INDONESIA,

 

 

           

       ttd

 

                GAMAWAN FAUZI

 

           

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 April 2012                   

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

AMIR SYAMSUDIN

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 446

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

 

ttd

 

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690824 199903 1 001

 

KONTROL SOSIAL atau PENGENDALIAN SOSIAL… Oleh : BUKAI GMBI DISTRIK GARUT

Gambar

A. Arti Definisi / Pengertian Kontrol Sosial

Kontrol sosial adalah merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya kontrol sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang / membangkang.

B. Macam-Macam / Jenis-Jenis Cara Pengendalian Sosial

Berikut ini adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan sosial masyarakat :

1. Pengendalian Lisan (Pengendalian Sosial Persuasif)
Pengendalian lisan diberikan dengan menggunakan bahasa lisan guna mengajak anggota kelompok sosial untuk mengikuti peraturan yang berlaku.

2. Pengendalian Simbolik (Pengendalian Sosial Persuasif)
Pengendalian simbolik merupakan pengendalian yang dilakukan dengan melalui gambar, tulisan, iklan, dan lain-lain. Contoh : Spanduk, poster, Rambu Lalu Lintas, dll.

3. Pengendalian Kekerasan (Pengendalian Koersif)
Pengendalian melalui cara-cara kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membuat si pelanggar jera dan membuatnya tidak berani melakukan kesalahan yang sama. Contoh seperti main hakim sendiri.

Dari Sumber Lain

A.PENGENDALIAN SOSIAL
Dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang semua anggota masyarakat bersedia menaati aturan yang berlaku, hampir bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan bisa berlangsung dengan lancar dan tertib. Tetapi, berharap semua anggota masyarakat bisa berperilaku selalu taat, tentu merupakan hal yang mahal. Di dalam kenyataan, tentu tidak semua orang akan selalu bersedia dan bisa memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku dan bahkan tidak jarang ada orang-orang tertentu yang sengaja melanggar aturan yang berlaku untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Secara rinci, beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat berperilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku adalah sebagai berikut ( Soekanto, 181:45)
1. Karena kaidah-kaidah yang ada tidak memuaskan bagi pihak tertentu atau karena tidah memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Karena kaidah yang ada kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan aneka penafsiran dan penerapan.
3. Karena di dalam masyarakat terjadi konflik antara peranan-peranan yang dipegang warga masyarakat, dan
4. Karena memang tidak mungkin untuk mengatur semua kepentingan warga masyarakat secara merata.
Pada situasi di mana orang memperhitungkan bahwa dengan melanggar atau menyimpangi sesuatu norma dia malahan akan bisa memperoleh sesuatu reward atau sesuatu keuntungan lain yang lebih besar, maka di dalam hal demikianlah enforcement demi tegaknya norma lalu terpaksa harus dijalankan dengan sarana suatu kekuatan dari luar. Norma tidak lagi self-enforcing (norma-norma sosial tidak lagi dapat terlaksana atas kekuatannya sendiri ), dan akan gantinya harus dipertahankan oleh petugas-petugas kontrol sosial dengan cara mengancam atau membebankan sanksi-sanksi kepada mereka-mereka yang terbukti melanggar atau menyimpangi norma.
Apabila ternyata norma-norma tidak lagi self-enforcement dan proses sosialisasi tidak cukup memberikan efek-efek yang positif, maka masyarakat – atas dasar kekuatan otoritasnya – mulai bergerak melaksanakan kontrol sosial (social control).
Menurut Soerjono Soekanto, pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.
Obyek (sasaran) pengawasan sosial, adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Tujuan pengawasan adalah supaya kehidupan masyarakat berlangsung menurut pola-pola dan kidah-kaidah yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang. Juga pengendalian sosiap pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial.
1. Sistem mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma.
2. Sistem mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma, dan tidak menurut kemauan individu-individu.
3. Sistem memaksa bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma. Bila ia tidak mau menaati kaiah atau norma, maka ia akan dikenakan sanksi.
Dalam pengendalian sosial kita bisa melihat pengendalian sosial berproses pada tiga pola yakni :
1. Pengendalian kelompok terhadap kelompok
2. Pengendalian kelompok terhadap anggota-anggotanya
3. Pengendalian pribadi terhadap pribadi lainnya.

B. JENIS-JENIS PENGENDALIAN SOSIAL
Pengendalian sosial dimaksudkan agar anggota masyarkat mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial. Untuk maksud tersebut, dikenal beberapa jenis pengendalian. Penggolongan ini dibuat menurut sudut pandang dari mana seseorang melihat pengawasan tersebut.
a. Pengendalian preventif merupakan kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi ”mengancam sanksi” atau usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai. Jadi, usaha pengendalian sosial yang bersifat preventif dilakukan sebelum terjadi penyimpangan.
b. Pengendalian represif ; kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula dengan dijalankan di dalam versi “menjatuhkan atau membebankan, sanksi”. Pengendalian ini berfungsi untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran norma atau perilaku meyimpang. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, perlu diadakan pemulihan. Jadi, pengendalian disini bertujuan untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tentang akibat dari penyimpangan tersebut, sekaligus agar dia mematuhi norma-norma sosial.
c. Pengendalian sosial gabungan merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan (preventif) sekaligus mengembalikan penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial (represif). Usaha pengendalian dengan memadukan ciri preventif dan represif ini dimaksudkan agar suatu perilaku tidak sampai menyimpang dari norma-norma dan kalaupun terjadi penyimpangan itu tidak sampai merugikan yang bersangkutan maupun orang lain.
d. Pengendalian resmi (formal) ialah pengawasan yang didasarkan atas penugasan oleh badan-badan resmi, misalnya negara maupun agama.
e. Pengawasan tidak resmi (informal) dilaksanakan demi terpeliharanya peraturan-peraturan yang tidak resmi milik masyarakat. Dikatakan tidak resmi karena peraturan itu sendiri tidak dirumuskan dengan jelas, tidak ditemukan dalam hukum tertulis, tetapi hanya diingatkan oleh warga masyarakat.
f. Pengendalian institusional ialah pengaruh yang datang dari suatu pola kebudayaan yang dimiliki lembaga (institusi) tertentu. Pola-pola kelakuan dan kiadah-kaidah lembaga itu tidak saja mengontrol para anggota lembaga, tetapi juga warga masyarakat yang berada di luar lembaga tersebut.
g. Pengendalian berpribadi ialah pengaruh baik atau buruk yang datang dari orang tertentu. Artinya, tokoh yang berpengaruh itu dapat dikenal. Bahkan silsilah dan riwayat hidupnya, dan teristimewa ajarannya juga dikenal.

C. CARA DAN FUNGSI PENGENDALIAN SOSIAL
Pengendalian sosial dapat dilaksanakan melalui :
1. Sosialisasi
Sosialisasi dilakukan agar anggota masyarkat bertingkah laku seperti yang diharapkan tanpa paksaan. Usaha penanaman pengertian tentang nilai dan norma kepada anggota masyarakat diberikan melakui jalur formal dan informal secara rutin.
2. Tekanan Sosial
Tekanan sosial perlu dilakukan agar masyarakat sadar dan mau menyesuaikan diri dengan aturan kelompok. Masyarakat dapat memberi sanksi kepada orang yang melanggar aturan kelompok tersebut.
Pengendalian sosial pada kelompok primer (kelompok masyarkat kecil yang sifatnya akrab dan informal seperti keluarga, kelompok bermain, klik ) biasanya bersifat informal, spontan, dan tidak direncanakan, biasanya berupa ejekan, menertawakan, pergunjingan (gosip) dan pengasingan.
Pengendalian sosial yang diberikan kepada kelompok sekunder (kelompok masyarkat yang lebih besar yang tidak bersifat pribadi (impersonal) dan mempunyai tujuan yang khusus seperti serikat buruh, perkumpulan seniman, dan perkumpulan wartawan ) lebih bersifat formal. Alat pengendalian sosial berupa peraturan resmi dan tata cara yang standar, kenaikan pangkat, pemberian gelar, imbalan dan hadiah dan sanksi serta hukuman formal.
3. Kekuatan dan kekuasaan dalam bentuk peraturan hukum dan hukuman formal
Kekuatan da kekuasaan akan dilakukan jika cara sosialisasi dan tekanan sosial gagal. Keadaan itu terpaksa dipergunakan pada setiap masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku dalam menyesuaikan diri dengan nilai dan norma sosial.

Disamping cara di atas juga agar proses pengendalian berlangsung secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, perlu dberlakukan cara-cara tertentu sesuai dengan kondisi budaya yang berlaku.
a. Pengendalian tanpa kekerasan (persuasi); bisasanya dilakukan terhadap yang hidup dalam keadaan relatif tenteram. Sebagian besar nilai dan norma telah melembaga dan mendarah daging dalam diri warga masyarakat.
b. Pengendalian dengan kekerasan (koersi) ; biasanya dilakukan bagi masyarakat yang kurang tenteram, misalnya GPK (Gerakan Pengacau Keamanan).
Jenis pengendalian dengan kekerasan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni kompulsi dan pervasi.
1) Kompulsi (compulsion) ialah pemaksaan terhadap seseorang agar taat dan patuh tehadap norma-norma sosial yang berlaku.
2) Pervasi ( pervasion ) ialah penanaman norma-norma yang ada secara berulang -ulang dengan harapan bahwa hal tersebut dapat masuk ke dalam kesadaran seseorang. Dengan demikian, orang tadi akan mengubah sikapnya. Misalnya, bimbingan yang dilakukan terus menerus.

2. Fungsi Pengendalian Sosial
Koentjaraningrat menyebut sekurang-kurangnya lima macam fungsi pengendalian sosial, yaitu :
a. Mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma.
b. Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma.
c. Mengembangkan rasa malu
d. Mengembangkan rasa takut
e. Menciptakan sistem hukum

Kontrol sosial – di dalam arti mengendalikan tingkah pekerti-tingkah pekerti warga masyarakat agar selalu tetap konform dengan keharusan-keharusan norma-hampir selalu dijalankan dengan bersarankan kekuatan sanksi (sarana yang lain:pemberian incentive positif). Adapun yang dimaksud dengan sanksi dalam sosiologi ialah sesuatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan oleh masyarakat kepada seorang warga masy arakat yang terbukti melanggar atau menyimpangi keharusan norma sosial, dengan tujuan agar warga masyarakat ini kelak tidak lagi melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma tersebut.
Ada tiga jenis sanksi yang digunakan di dalam usaha-usaha pelaksanaan kontrol sosial ini, yaitu :
1. Sanksi yang bersifat fisik,
2. Sanksi yang bersifat psikologik, dan
3. Sanksi yang bersifat ekonomik.
Pada praktiknya, ketiga jenis sanksi tersebut di atas itu sering kali terpaksa diterapkan secara bersamaan tanpa bisa dipisah-pisahkan, misalnya kalau seorang hakim menjatuhkan pidana penjara kepada seorang terdakwa; ini berarti bahwa sekaligus terdakwa tersebut dikenai sanksi fisik (karena dirampas kebebasan fisiknya), sanksi psikologik (karena terasakan olehnya adanya perasaan aib dan malu menjadi orang hukuman), dan sanksi ekonomik ( karena dilenyapkan kesempatan meneruskan pekerjaannya guna menghasilkan uang dan kekayaan ).
Sementara itu, untuk mengusahakan terjadinya konformitas, kontrol sosial sesungguhnya juga dilaksanakan dengan menggunakan incentive-incentive positif yaitu dorongan positif yang akan membantu individu-individu untuk segera meninggalkan pekerti-pekertinya yang salah, Sebagaimana halnya dengan sanksi-sanksi, pun incentive itu bisa dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :
1. Incentive yang bersifat fisik;
2. Incentive yang bersifat psikologik; dan
3. Incentive yang bersif ekonomik.
Incentive fisik tidaklah begitu banyak ragamnya, serta pula tidak begitu mudah diadakan. Pun, andaikata bisa diberikan, rasa nikmat jasmaniah yang diperoleh daripadanya tidaklah akan sampai seekstrem rasa derita yang dirasakan di dalam sanksi fisik. Jabatan tangan, usapan tangan di kepala, pelukan, ciuman tidaklah akan sebanding dengan ekstremitas penderitaan sanksi fisik seperti hukuman cambuk, hukuman kerja paksa, hukuman gantung dan lain sebagainya. Bernilai sekadar sebagai simbol, kebanyakan incentive fisik lebih tepat dirasakan sebagai incentive psikologik. Sementara itu, disamping incentive fisik dan psikologik tidak kalah pentingnya adalah incentive ekonomik. Incentive ekonomik kebanyakan berwujud hadiah-hadiah barang atau ke arah penghasilan uang yang lebih banyak.

Apakah kontrol sosial itu selalu cukup efektif untuk mendorong atau memaksa warga masyarakat agar selalu conform dengan norma-norma sosial (yang dengan demikian menyebabkan masyarakat selalu berada di dalam keadaan tertib ) ? Ternyata tidak. Usaha-usaha kontrol sosial ternyata tidak berhasil menjamin terselenggaranya ketertiban masyarakat secara mutlak, tanpa ada pelanggaran atau penyimpangan norma-norma sosial satu kalipun.
Ada lima faktor yang ikut menentukan sampai seberapa jauhkah sesungguhnya sesuatu usaha kontrol sosial oleh kelompok masyarakat itu bisa dilaksanakan secara efektif, yaitu :
1. Menarik-tidaknya kelompok masyarakat itu bagi warga-warga yang bersangkutan ;
2. Otonom-tidaknya kelompok masyarakat itu;
3. Beragam-tidaknya norma-norma yang berlaku di dalam kelompok itu,
4. Besar-kecilnya dan bersifat anomie-tidaknya kelompok masyarakat yang bersangkutan; dan
5. Toleran-tidaknya sikap petugas kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi.

1. Menarik-Tidaknya Kelompok Masyarakat Itu Bagi Warga yang Bersangkutan.
Pada umumnya, kian menarik sesuatu kelompok bagi warganya, kian besarlah efektivitas kontrol sosial atas warga tersebut, sehingga tingkah pekerti-tingkah pekerti warga itu mudah dikontrol conform dengan keharusan-keharusan norma yang berlaku. Pada kelompok yang disukai oleh warganya, kuatlah kecendrungan pada pihak warga-warga itu untuk berusaha sebaik-baiknya agar tidak melanggar norma kelompok. Norma-norma pun menjadi self-enforcing. Apabila terjadi pelanggaran, dengan mudah si pelanggar itu dikontrol dan dikembalikan taat mengikuti keharusan norma. Sebaliknya, apabila kelompok itu tidak menarik bagi warganya, maka berkuranglah motif pada pihak warga kelompok untuk selalu berusaha menaati norma-norma sehingga karenanya-bagaimanapun juga keras dan tegasnya kontrol sosial dilaksanakan-tetaplah juga banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

2. Otonom-Tidaknya Kelompok Masyarakat Itu.
Makin otonom suatu kelompok, makin efektiflah kontrol sosialnya, dan akan semakin sedikitlah jumlah penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di atas norma-norma kelompok. Dalil tersebut diperoleh dari hasil studi Marsh.
Penyelidikan Marsh ini dapat dipakai sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan mengapa kontrol sosial efektif sekali berlaku di dalam masyarakat-masyarakat yang kecil-kecil dan terpencil; dan sebaliknya mengapa di dalam masyarakt kota besar-yang terdiri dari banyak kelompok-kelompok sosial besar maupun kecil itu – kontrol sosial bagaimanapun juga kerasnya dilaksanakan tetap saja kurang efektif menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

3. Beragam-Tidaknya Norma-norma yang Berlaku di dalam Kelompok Itu
Makin beragam macam norma-norma yang berlaku dalam suatu kelompok-lebih-lebih apabila antara norma-norma itu tidak ada kesesuaian, atau apabila malahan bertentangan-maka semakin berkuranglah efektivitas kontrol sosial yang berfungsi menegakkannya. Dalil ini pernah dibuktikan di dalam sebuah studi eksperimental yang dilakukan oleh Meyers.
Dihadapkan pada sekian banyak norma-norma yang saling berlainan dan saling berlawanan, maka individu-individu warga masyarakat lalu silit menyimpulkan adanya sesuatu gambaran sistem yang tertib, konsisten, dan konsekuen. Pelanggaran atas norma yang satu (demi kepentingan pribadi) sering kali malahan terpuji sebagai konformitas yang konsekuen pada norma yang lainnya. Maka, dalam keadaan demikian itu, jelas bahwa masyarakat tidak akan mungkin mengharapkan dapat terselenggaranya kontrol sosial secara efektif.

4. Besar-Kecilnya dan Bersifat Anomie-Tidaknya Kelompok Masyarakat yang Bersangkutan
Semakin besar suatu kelompok masyarakat, semakin sukarlah orang saling mengidentifikasi dan saling mengenali sesama warga kelompok. Sehingga, dengan bersembunyi di balik keadaan anomie (keadaan tak bisa saling mengenal), samakin bebaslah individu-individu untuk berbuat “semaunya”, dan kontrol sosialpun akan lumpuh tanpa daya.
Hal demikian itu dapat dibandingkan dengan apa yang terjadi pada masyarakat-masyarakat primitif yang kecil-kecil, di mana segala interaksi sosial lebih bersifat langsung dan face-to-face. Tanpa bisa bersembunyi di balik sesuatu anomie, dan tanpa bisa sedikit pun memanipulasi situasi heterogenitas norma, maka warga masayarakat di dalam masyarakat-masyarakat yang kecil-primitif itu hampir-hampir tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari kontrol sosial. Itulah sebabnya maka kontrol sosial di masyarakat primitif itu selalu terasa amat kuatnya, sampai-sampai suatu kontrol sosial yang informal sifatnya-seperti ejekan dan sindiran-itu pun sudah cukup kuat untuk menekan individu-individu agar tetap memerhatikan apa yang telah terlazim dan diharuskan.

5. Toleran-Tidaknya Sikap Petugas Kontrol Sosial Terhadap Pelanggaran yang Terjadi
Sering kali kontrol sosial tidak dapat terlaksana secara penuh dan konsekuen, bukan kondisi-kondisi objektif yang tidak memungkinkan, melainkan karena sikap toleran (menenggang) agen-agen kontrol sosial terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Mengambil sikap toleran, pelaksana kontrol sosial itu sering membiarkan begitu saja sementara pelanggar norma lepas dari sanksiyang seharusnya dijatuhkan.
Adapun toleransi pelaksana-pelaksana kontrol sosial terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi umumnya tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut :
a. Ekstrim-tidaknya pelanggaran norma itu;
b. Keadaan situasi sosial pada ketika pelanggaran norma itu terjadi;
c. Status dan reputasi individu yang ternyata melakukan pelanggaran; dan
d. Asasi-tidaknya nilai moral-yang terkandung di dalam norma-yang terlanggar.

Kontrol atau pengendalian sosial mengacu kepada berbagai alat yang dipergunakan oleh suatu masyarakat untuk mengembalikan anggota-anggota yang kepala batu ke dalam relnya. Tidak ada masyarakat yang bisa berjalan tanpa adanya kontrol sosial.
Bentuk kontrol sosial atau cara-cara pemaksaan konformitas relatif beragam. Cara pengendalian masyarakat dapat dijalankan dengan cara persuasif atau dengan cara koersif. Cara persuasif terjadi apabila pengendalian sosial ditekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing, sedangkan cara koersif tekanan diletakkan pada kekeraan atau ancaman dengan mempergunakan atau mengandalkan kekuatan fisik. Menurut Soekanto (1981;42) cara mana yang lebih baik senantiasa tergantung pada situasi yang dihadapi dan tujuan yang hendak dicapai, maupun jangka waktu yang dikehendaki.

Di dalam masyarakat yang makin kompleks dan modern, usaha penegakan kaidah sosial tidak lagi bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan kesadaran warga masyarakat atau pada rasa sungkan warga masyarakat itu sendiri. Usaha penegakan kaidah sosial di dalam masyarakat yang makin modern, tak pelak harus dilakukan dan dibantu oleh kehadiran aparat petugas kontrol sosial.
Di dalam berbagai masyarakat, beberapa aparat petugas kontrol sosial yang lazim dikenal adalah aparat kepolisian, pengadilan, sekolah, lembaga keagamaan, adat, tokoh masyarakat-seperti kiai-pendeta-tokoh yang dituakan, dan sebagainya.

Aktivis : Sebuah Keharusan,Bukan Pilihan……….BOY GMBI DISTRIK GARUT

Gambar

Saat anda pertama kali mendengar kata “aktivis”, imajinasi seperti apa yang muncul dalam benak anda ?. Apakah sosok orang yang kritis, idealis, lama lulus, urakan, jarang kuliah dan kerjaannya demo dan ngomongin politik melulu ?. Kebanyakan dari kita sekarang ini memandang aktivis sebagai sosok yang berbeda dari orang kebanyakan,untuk tidak menyatakan “orang aneh”.

Namun, jika kita pikirkan lebih lanjut, muncul sebuah pertanyaan berikutnya yakni apakah setiap orang yang memilih jadi aktivis pasti identik dengan hal-hal di atas ?. Bukankah banyak aktivis yang menyelesaikan studi tepat waktu dengan nilai yang memuaskan, berpenampilan rapi dan tetap tidak kehilangan identitasnya sebagai seorang aktivis. Artinya, beberapa aktivis yang berpenampilan urakan, jarang kuliah dan lama lulus adalah sebuah pilihan pribadi dan bukan sebagai konsekuensi logis menjadi seorang aktivis. Dalam hal ini perlu kita jeli membedakan hakikat sebagai seorang aktivis dengan cara seorang individu memilih cara berperilaku.

 

Defenisi Aktivis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka,2002), pengertian aktivis adalah individu atau sekelompok orang (terutama anggota politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, perempuan) yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan di organisasinya. Artinya, dari defenisi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa aktivis merupakan orang yang bergerak untuk melakukan sebuah perubahan dan memiliki wadah sebagai alat untuk mencapai tujuan perubahan tersebut.

Sebagai seorang mahasiswa, menjadi aktivis adalah sebuah panggilan moral. Mahasiswa sebagai agent of change dan agent of socialcontrol sebenarnya adalah penyambung lidah rakyat. Konsekuensinya, tugas mahasiswa tidak hanya belajar dan sibuk dengan tugas-tugas, melainkan juga membumi ke masyarakat. Hal ini sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menyiratkan aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dari konsep ini dapat terlihat jelas bahwa ruang lingkup mahasiswa adalah studi dan masyarakat.

Banyak pemimpin besar negara ini yang dulunya mengambil peran sebagai aktivis. Sebut saja Presiden Soekarno yang mendirikan GMNI, Jusuf Kalla (HMI), Muhaimin Iskandar (PMII), Ketua KPK, Antasari Azhar, Megawati, Muladi (GMNI), Cosmas Batubara (GMKI), Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HMI), TB. Silalahi (GMNI), Suryadharma Ali (PMII) dan banyak lagi yang menjadi pengabdi bagi bangsa ini. Mereka dikenal dan belajar sejak mulai dari kampus. Untuk itu sangat penting bergabung dengan organisasi sejak awal menjadi mahasiswa.

 

Tipe-tipe Aktivis

Karena defenisi aktivis adalah orang yang aktif melakukan perubahan,maka kita akan banyak menemui ragam tipe-tipe aktivis sesuai dengan ruang lingkupnya. Orang-orang yang aktif memperjuangkan hak mahasiswa disebut aktivis mahasiswa. Ada juga aktivis buruh, aktivis yang concern terhadap marginalisasi terhadap perempuan disebut aktivis perempuan. Ketika anda bertemu dengan orang yang giat menyelamatkan lingkungan, dia disebut sebagai aktivis lingkungan. Jadi, kita jangan terjebak dan terkurung dalam pemikiran bahwa seorang aktivis adalah aktivis yang mengurusi politik semata.

Pada kesempatan ini kita akan membatasi pembahasan sebagai seorang aktivis mahasiswa (kampus). Seperti kita ketahui, fenomena banyaknya mahasiswa yang tidak paham akan peran dan fungsinya. Hal ini bisa kita lihat dari salah satu contoh kecil saja. Kegiatan yang berbau sosial politik yang diadakan organisasi intra kampus hampir kehilangan peminat. Beda jika ada acara hiburan. Ratusan mahasiswa tumpah ruah memadati acara berlomba berebut tempat. Bukan berarti acara hiburan tidak penting, namun kita harus paham apa status sekarang dan apa kewajiban kita menyandang status tersebut.

Kita bisa mengenal tipe mahasiswa yang “ kupu-kupu” alias kuliah pulang-kuliah pulang. Ada juga istilah 3K yang diartikan kampus, kantin dan kos-an. Malah ada yang diberi label kunang-kunang (kuliah nangkring-kuliah nangkring) dan kura-kura (kuliah rapat-kuliah rapat ). Secara sederhana kita bisa membagi karakterisktik mahasiswa ke dalam 3 jenis. Pertama, study oriented. Orang-orang yang mementingkan kuliah dan kurang berminat bergabung dengan organisasi. Kedua, hedonis. Mereka dikenal sebagai anak-anak yang mementingkan kenikmatan dan kesenangan. Dan yang ketiga, tipe aktivis, yakni orang-orang yang memiliki idealisme akan sebuah perubahan dan biasanya tergabung dalam suatu organisasi.

Sebenarnya kita tidak perlu terjebak pada dikotomi (pemisahan) antara ketiga tipe mahasiswa tersebut. Dalam rumus saya, menjadi aktivis adalah sebuah keharusan. Sedangkan menjadi hedon dan study oriented adalah pilihan. Mengapa bisa begitu ?. Orang-orang aktivis tidaklah sekaku yang orang pikirkan. Kerjaannya berpikir dan bergerak terus. Padahal aktivis juga ada yang study oriented dan juga suka yang hedon. Sementara orang-orang Studi oriented dan hedonis belum tentu aktivis. Maksud saya, sebagai seorang aktivis, kita juga dituntut untuk selalu belajar, dan sebagai manusia, aktivis juga butuh kesenangan, seperti jalan-jalan,nongkrong dan banyak lagi. Jadi, dengan memilih menjadi aktivis anda juga bisa mendapat IPK yang tinggi sekaligus bisa menikmati hari-hari.

 

Keuntungan Menjadi Aktivis

Menjadi aktivis tidaklah menjamin anda memperoleh keuntungan materi. Sekali lagi, aktivis adalah kerja sosial yang sifatnya non profit (tidak mencari keuntungan) dan lebih kepada panggilan moral. Namun banyak keuntungan-keuntungan yang sifatnya sebagai sebuah investasi untuk membangun masa depan. Misalkan, pengalaman organisasi. Dengan memiliki pengalaman organisasi, kita bisa belajar mengelola orang dan kegiatan. Hal ini sangat penting karena kita sebagai mahluk sosial tidak bisa lepas dari organisasi. Kemudian, dengan menjadi aktivis, kita bisa mengembangkan diri dan mengasah keterampilan. Untuk menghadapi tantangan dunia kerja saat sekarang ini, keterampilan mendapat porsi utama yang harus dimiliki pelamar. Seperti kepemimpinan, mahir berbicara di depan umum, team work, kepercayaan diri, mengforganisasi rapat, menganalisa perilaku orang di sekitar dan banyak lagi. Aktivis juga memiliki jaringan yang luas. Hal ini sebagai konsekuensi aktivis untuk selaalu berinteraksi dengan orang lain (pemerintah maupun masyarakat ). Jaringan ini tentu sangat bermanfaat dikala kita butuh kerja sama maupun pertolongan. Patut di ingat bahwa kampus tidak mengajarkan keuntungan-keuntungan tersebut. Kampus hanya memberi kita teori.

 

Tantangan dan Kendala

Melihat tingkat persentase jumlah aktivis sangat kecil, menjadi pertanyaan mengapa mahasiswa yang diamanatkan sebagai penyambung lidah rakyat justru malah anti terhadap hal-hal yang berkenaan dengan aktivis. Untuk menumbuhkan kesadaran bahwa aktivis adalah sebuah keharusan, pertama-tama kita jangan terjebak oleh citra aktivis yang beredar di masyarakat. Contoh, dikarenakan aksi anarkis segelintir aktivis, kita langsung pukul rata bahwa aktivis identik dengan anarkis. Pikiran seperti ini yang harus kita pilah-pilah. Kedua,menyadari tugas dan peranan sebagai mahasiswa. Mahasiswa berada pada kelas menengah dalam struktur sosial yang menjembatani masayarakat dan pememrintah.Untuk itu kita tidak bisa lepas dari tugas-tugas pengabdian msayarakat. Dan untuk itu butuh sebuah organisasi sebagai alat mencapai tujuan.

Keempat, memilih organisasi sesuai dengan kesamaan dan ketertarikan. Ada organisasi intra kampus seperti BEM dan ada juga organisasi ekstra kampus yang banyak mencetak pemimpin bangsa seperti GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ) yang berhaluan Nasionalis, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam ), PMKRI (Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), PMII (Pergerakan Mahasiswa Isalam Indonesia), LMND (Liga Mahasiswa Untuk Demokrasi), KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) dan banyak organisasi ekstra kampus lain yang bisa menjadi wadah bagi teman-teman untuk berdinamika.

Korupsi di Indonesia Semakin Merajalela, Siapa yang Akan Memberantasnya?

Gambar

Masalah korupsi tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat, terutama media massa lokal dan nasional. Maraknya korupsi di Indonesia seakan sulit untuk diberantas dan telah menjadi budaya. Pada dasarnya, korupsi adalah suatu pelanggaran hukum yang kini telah menjadi suatu kebiasaan. Kasus korupsi di Indonesia belum teratasi dengan baik.
Di era demokrasi, korupsi akan mempersulit pencapaian good governance dan pembangunan ekonomi. Terlebih lagi akhir-akhir ini terjadi perebutan kewenangan antara KPK dan Polri. Sebagai institusi yang sama-sama menangani korupsi, seharusnya KPK dan Polri bisa bekerja sama dalam memberantas korupsi.Namun itu mungkin hanya sebuah impian yang entah sampai kapan bisa terwujud. Tumpang tindih kewenangan seharusnya tidak terjadi jika dapat dikoordinasikan secara baik.
Penyebab terjadinya korupsi pun bermacam-macam, antara lain masalah ekonomi, yaitu rendahnya penghasilan yang diperoleh jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup dan gaya hidup yang konsumtif, budaya memberi tips (uang pelicin), budaya malu yang rendah, sanksi hukum lemah yang tidak mampu menimbulkan efek jera, penerapan hukum yang tidak konsisten dari institusi penegak hukum, dan kurangnya pengawasan hukum.
Dalam upaya pemberantasan korupsi, seharusnya adanya kerja sama semua pihak . salah satunya adalah para institut yang sudah diberikan kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam menanggulangi korupsi, seperti KPK, Kepolisian, Indonesia Corruption Watch (ICW), Kejaksaan. Namun sepertinya tidak semua dijalankan karena melihat siapa yang korupsi itu sendiri. Bahkan kini semua sudah tau bahwa yang paling menonjol dalam melakukan korupsi yaitu para staff pemimpin kita sendri siapa lagi kalau bukan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY).
Dalam menangani kasus korupsi, yang harus disoroti adalah oknum pelaku dan hukum. Kasus korupsi dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga membawa dampak buruk pada nama instansi hingga pada pemerintah dan negara. Hukum bertujuan untuk mengatur, dan tiap badan di pemerintahan telah memiliki kewenangan hukum sesuai dengan perundangan yang ada. Namun, banyak terjadi tumpang tindih kewenangan yang diakibatkan oleh banyaknya campur tangan politik buruk yang dibawa oleh oknum perorangan maupun instansi.
Seharusnya Korupsi harus diberantas, baik dengan cara preventif maupun represif. Bukan sebaliknya korupsi semakin merajalela di negeri ini, bagaimana akan maju dan masyarakat kecil bisa hidup kalau uang rakyat saja dilahab habis oleh pemerintahan kita sendiri. Penanganan kasus korupsi harus mampu memberikan efek jera agar tidak terulang kembali. Tidak hanya demikian, sebagai warga Indonesia kita wajib memiliki budaya malu yang tinggi agar segala tindakan yang merugikan negara seperti korupsi dapat diminimalisir.
Negara kita adalah negara hukum. Semua warga negara Indonesia memiliki derajat dan perlakuan yang sama di mata hukum. 

Tapi menurut saya hukum di indonesia sepertinya pilih-pilih tergantung apakah itu orang biasa atau pejabat, buktinya korupsi yang milyaran dibanding dengan hanya maling ayam saja hukumannya lebih berat yang maling ayam. Padahal korupsi itu kan makan uang rakyat banyak, hukum di indonesia memang tak adil.

saya hanya bisa berharap pemimpin kita, baik itu staff instansi, siapa sajalah yang melakukan tindakan tersebut supaya sadar, percuma makan enak kalau uangnya pakai uang rakyat selamanya tak akan berkah. ya mungkin di dunia dia merasakan kesenangan yang amat sangat menyenangkan tapi kita kan tak tau nanti dialam yang bebeda apa kesenangan itu masih bisa didapatkan atau sebaliknya.

LSM GMBI DISTRIK GARUT UNJUK RASA Tolak Berkibarnya Bendera GAM

 

GMBI_1

GARUT, FOKUSJabar.com: Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Garut, mendatangi kantor DPRD Garut, mereka menuntut tidak adanya pengibaran bendera GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Aceh.

Ketua Aksi, Ganda Permana mengatakan, negara telah mengatur tentang keberadaan bendera merah putih sebagai lambang negara, hal itu yang harus dipatuhi keberadaanya.

“Kita hanya berharap DPRD Garut memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk terus mendukung keberadaan merah putih sebagai bendera negara,” katanya disela aksi, Senin (8/4).

Pihaknya pun mengutuk keras adanya pengibaran bendera GAM di Aceh yang dapat memecah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

“Bendera merah putih diperjuangkan dengan darah dan air mata,” tegasnya.

Sementara itu di Kabupaten Ciamis, GMBI aksi bersama anak kecil, tidak kalah semangat melagukan Indonesia raya sambil mengibarkan bendera merah putih.

Kordinator aksi Evi Wahudin dalam orasinya mengatakan, GMBI mendukung keutuhan NKRI dan menolak pemerdekaan GAM.

“Cukup sudah Timor-Timur yang merdeka,” ujar Evi.

Berbeda dengan masa di Garut yang tidak mendapat apresiasi dari anggota dewan kelawat ke kediaman Aceng karena Ayhnya meninggal, di Ciamis anggota DPRD dari PPP, Toto Tobari. menerima apresiasi GMBI.

“Kami akan lanjutkan ini ke ketua DPRD melalui komisi I, ” ucapnya

 

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 301 pengikut lainnya.